- Orangtua di Kalimantan Timur terpaksa menalangi pembelian seragam akibat keterlambatan distribusi bantuan pemerintah dalam dua tahun terakhir.
- Praktisi pendidikan Abdul Rozak menyatakan keterlambatan seragam berpotensi menimbulkan dampak sosial dan rasa tersisihkan bagi siswa di sekolah.
- Rozak mendorong pemerintah memangkas rantai distribusi serta melibatkan UKM penjahit lokal agar seragam siap saat tahun ajaran baru.
SuaraKaltim.id - Distribusi seragam gratis yang terlambat membuat sebagian orangtua di Kalimantan Timur (Kaltim) terpaksa membeli atau menalangi kebutuhan seragam anak terlebih dahulu.
Program seragam gratis seharusnya meringankan beban masyarakat, namun gara-gara keterlambatan distribusi yang terjadi dalam dua tahun terakhir membuat esensi program tersebut bergeser.
Praktisi Pendidikan Kaltim, Abdul Rozak, menilai seragam semestinya sudah diterima siswa sebelum atau saat tahun ajaran baru dimulai.
"Seragam gratis itu program pemerintah yang bagus. Intinya semua akan mendapatkan. Cuma beberapa sudah dua tahun ini mengalami keterlambatan," terangnya dikutip dari Kaltimtoday--jaringan Suara.com, Jumat (24/7/2026).
Rozak mengungkapkan, program seragam gratis seharusnya dapat dirasakan masyarakat sejak awal anak memasuki sekolah.
Dengan demikian, bantuan tersebut benar-benar dapat memberikan manfaat sekaligus menciptakan rasa senang bagi masyarakat.
"Esensi seragam gratis itu ketika diberikan di awal sebelum anak-anak masuk sekolah. Kalau diberikan September atau November, esensi masyarakat tentang gratis itu sudah bergeser," terangnya.
Menurut Rozak, keterlambatan distribusi juga dapat menimbulkan persoalan sosial bagi siswa.
Sebab, ketika sudah masuk sekolah, siswa tetap membutuhkan seragam untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar bersama teman-temannya.
Ia menyebut, meski terdapat kemungkinan siswa diperbolehkan menggunakan pakaian lain sembari menunggu seragam gratis, kondisi tersebut tetap berpotensi membuat siswa merasa tidak nyaman ketika berada di lingkungan sekolah.
"Ketika dia berada dalam satu komunitas dan dia tidak seragam, itu bisa merasa tersisihkan. Itu dampak sosial yang terjadi," jelasnya.
Karena itu, Abdul Rozak mendorong pemerintah dan Dinas Pendidikan melakukan terobosan untuk mempercepat proses distribusi seragam gratis.
Salah satunya dengan memangkas mata rantai distribusi dan melibatkan pelaku usaha kecil dan menengah (UKM) penjahit yang berada di wilayah sekitar sekolah.
Menurutnya, sekolah dapat diberikan ruang untuk bekerja sama dengan UKM yang telah ditunjuk.
Proses pengukuran seragam pun dapat dilakukan bersamaan dengan daftar ulang siswa, sehingga waktu produksi dan distribusi bisa lebih singkat.
