SuaraKaltim.id - Aksi demonstrasi menolak kedatangan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab yang dilakukan sejumlah elemen masyarakat dengan aksi membakar poster dan baliho di depan Balai Kota Medan dinilai sebagai bentuk kebangkitan New PKI.
Pernyataan tersebut disampaikan Wakil Ketua Gerakan Nasional Pembela Fatwa (GNPF) Ulama Sumatera Utara (Sumut) Tumpal Panggabean.
"Pertanyaannya sederhana, apa sih alasan mereka menolak kedatangan Habib Rizieq ke Medan, siapa sih habib itu, emang pernah habib membahayakan negara ini, kan tidak," kata Tumpal seperti dilansir Suarasumut.id pada Senin (23/11/2020).
Menurut Tumpal, hal yang wajar jika ada kelompok masyarakat menyampaikan pendapat di muka umum, selama tetap menjaga norma yang berlaku.
Baca Juga:Demo Menolak Kedatangan Rizieq di Medan, GNPF Sumut: Gerakan New PKI
Namun, kata Tumpal, dalam hal aksi beberapa kelompok yang melakukan penolakan terhadap kedatangan Rizieq, GNPF menilai bahwa penolakan itu tidak beralasan.
"Yang lebih aneh lagi, gerakan penolakan ada ketika kita belum menentukan dan menjadwalkan kapan (Habib Rizieq) datang. Jadi ini sangat aneh. Sangat kelihatan gerakan itu disetir oleh kelompok-kelompok tertentu yang tidak senang (Rizieq) ada di Indonesia," ujarnya.
GNPF Ulama Sumut saat ini tengah mempersiapkan langkah terkait tindakan yang dilakukan oleh kelompok yang menggelar aksi demo berujung dengan pembakaran dan menginjak gambar Rizieq beberapa waktu lalu.
Pun demikian, Tumpal memastikan langkah yang diambil tidak akan berlebihan. Sebab, kata Tumpal, beberapa relawan langsung merespon dan melakukan gerakan mencabut spanduk penolakan terhadap Rizieq.
Pihaknya menduga gerakan penolakan itu bukanlah gerakan murni, melainkan ditunggangi di setting oleh kelompok tertentu.
Baca Juga:Kodam Jaya: Ada Apa Dengan Indonesia Sampai Ada Revolusi Akhlak
"Kita tahu gerakan itu by setting, jika memang tidak suka dengan habib (Rizieq Shihab) tidak perlu berlebihan. Berapa sih jumlah mereka, dibandingkan umat Islam yang menginginkan habib datang," ujar Tumpal.
Ia menilai, Rizieq punya hak untuk datang ke mana pun di wilayah Indonesia, dan masyarakat juga berhak mengundangnya. Rizieq tidak pernah dalam setiap pertemuan dengan umat menyerukan membentuk negara Islam atau sejenisnya. Dia bahkan selalu menyerukan NKRI bersyariah.
"Mengapa diperlakukan sebagai teroris atau pelaku kriminal. Kelompok yang menolak itu, yang mengaku paling Pancasila, paling Bhineka Tunggal Ika, justru yang tidak toleran," ungkapnya.
Tumpal menilai, gerakan itu layaknya sebagai gaya yang identik dengan partai terlarang di Indonesia, yakni Partai Komunis Indonesia (PKI).
Penolakan oleh kelompok tertentu tersebut sebagai gerakan new PKI yang tidak menginginkan ulama memimpin umat.
"Gaya PKI, new-new PKI lah kita bilang, yang tidak menginginkan ulama hadir di tengah-tengah umat, memimpin umat," bebernya.
Tumpal mengkhawatirkan, bahwa kelompok yang melakukan gerakan penolakan punya agenda terselubung dan paham yang akan berkembang di Kota Medan.
"Jangan-jangan nanti setelah ini akan ada aliran tertentu yang berkembang di Kota Medan. Kalau dia Pancasila, tidak mungkin dia menolak habib, gak ada alasannya," ujarnya.
Bantah Kepentingan Politik
Gonjang-ganjing penolakan kehadiran Rizieq kerap dikaitkan dengan kepentingan politik di Kota Medan.
Namun hal itu dibantah oleh GNPF Ulama Sumut. Pihaknya mengaku belum menyatakan sikap terhadap pesta demokrasi yang sebentar lagi akan digelar di Kota Medan.
Alih-alih sebagai gerakan mengkonsolidasian pemilih kepada salah satu pasangan calon, Tumpal malah menyebut, pihaknya justru menolak dan meminta Pilkada ditunda.
"Ya kan sikap kita jelas, kita meminta Pilkada Medan justru ditunda. Sikap tersebut kita tempuh dengan jalur hukum dengan mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Negeri Medan," kata Tumpal.
Alasan GNPF Sumut meminta Pilkada Medan ditunda sebagai upaya memutus rantai penularan virus Covid-19 di Kota Medan yang jumlah kasus terpapar Corona masih tinggi.
"Jadi habib tidak punya agenda politik dia datang ke Medan. Bahkan pernyataan tersebut sudah disampaikan jauh-jauh hari dengan pernyataan resmi oleh PA 212, FPI dan GNPF secara utuh," pungkasnya.
