Kalau sampai kerumunan dibiarkan tercipta, maka itu sama saja dengan membuat negara ini kian sulit membendung Covid-19, apalagi angka infeksi Covid-19 di Indonesia terbilang tinggi dan kini sudah melewati angka 1.200.000 kasus. Demikian pula angka kematian akibat penyakit ini.
Polisi bisa saja berkaca dari pengalaman mereka bahwa betapa sulitnya mengendalikan penonton sepak bola negeri ini yang tidak saja fanatik tetapi juga bisa melakukan apa pun demi tim kesayangannya.
Bahkan mereka melakukan hal-hal nekad seperti menghilangkan nyawa orang lain hanya karena berbeda klub atau merusak properti masyarakat hanya karena melihat simbol yang dianggap melekat atau dianggap berasosiasi dengan klub lawannya, seperti plat nomor mobil.
Oleh karena itu tak mengherankan jika polisi terlihat agak skeptis mengenai asumsi tidak akan tercipta kerumunan dan nobar ketika kompetisi dilanjutkan suatu saat nanti.
Baca Juga:Kota Solo Batal Jadi Pembuka Liga 1 Jika Hal Ini Terjadi
Pandangan ini diperburuk oleh tiadanya jaminan dari komunitas sepak bola dan pembuat kebijakan, khususnya pemerintahan daerah, bahwa kerumunan dan nobar tak akan terjadi ketika kompetisi digulirkan kembali.
Sayang, pemerintah daerah yang kebanyakan di antaranya terkait dengan klub-klub liga sepak bola Indonesia dan juga terhubung kuat dengan kelompok suporter sepak bola tak begitu proaktif dalam memastikan kerumunan tak terjadi.
Padahal dengan kekuasaannya dalam membuat dan menjalankan peraturan di daerahnya masing-masing, mereka bisa mengendalikan suporter sepak bola untuk tidak menciptakan kerumunan dan nobar di daerahnya, selain menggelar aktivitas seperti pawai kemenangan.
Di beberapa negara seperti Australia, pemerintah daerah proaktif mengambil langkah. Negara bagian Victoria misalnya, berperan besar dalam memastikan Australia Terbuka 2021 tidak menciptakan klaster penyebaran Covid-19. Sampai kemudian ketika muncul kasus baru, pemerintah Victoria langsung mencabut keputusan membolehkan penonton menyaksikan turnamen Grand Slam ini.
Mengandalkan kelompok suporter juga tidak terlalu realistis karena mereka memiliki keterbatasan seperti dialami The Jakmania misalnya.
Baca Juga:PT LIB Ungkap Apa yang Masih Kurang dari Prokes Liga 1
Ketua umumnya, Diky Budi Ramadhan, kepada ANTARA, mengatakan siap mematuhi protokol kesehatan pada saat kompetisi berlanjut kembali suatu ketika, namun kelompok pendukung Persija Jakarta ini tak kuasa melarang nobar.
Diky mengatakan, "untuk nobar, kami mengembalikan ke daerah masing-masing." Tapi memang kelompok seperti The Jakmania hanya bisa menghimbau, tak punya otoritas sehingga tak bisa memaksa.
Dan kalau sudah urusan memaksa orang tunduk, maka pastinya ini sudah wilayah mereka yang memiliki kekuatan memaksa masyarakat agar tunduk. Ini wilayah mereka yang bisa membuat dan menerapkan aturan, entah melalui Perda, Pergub atau Perbup, atau lainnya. Dengan cara ini polisi menjadi memiliki pegangan untuk memastikan nobar dan kerumunan tak terjadi.
Jadi tak ada salahnya jika pemerintah daerah didorong untuk proaktif membuat ketentuan guna memastikan kerumunan tak tercipta, apalagi daerah juga berkepentingan dalam membendung penyebaran virus corona.
Walaupun kompetisi nanti dipusatkan di beberapa tempat seperti sudah direncanakan otoritas liga, penggemar sepak bola itu tidak terpusat di beberapa tempat, melainkan tersebar di semua daerah sampai kampung-kampung sehingga nobar bisa terjadi di mana saja.
Tentu saja ada diskresi untuk aktivitas-aktivitas tertentu, seperti kegiatan ibadah atau aktivitas lain yang mengharuskan orang berada di luar rumah.
