SuaraKaltim.id - PDI Perjuangan (PDIP) mengkritik kebijakan Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi terkait kebijakan impor beras dan garam. Melalui siaran pers, Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, Mendag harusnya mengedepankan koordinasi meningkatkan kemampuan produksi nasional, bukan langkah pragmatis impor.
PDIP, kata Hasto, sangat menyesalkan sikap Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi yang sepertinya ngotot impor beras dan garam, dan mengabaikan koordinasi dengan jajaran kementrian terkait, termasuk para kepala daerah yang menjadi sentra produksi pangan.
“Basis kekuatan utama Pemerintah adalah rakyat. Rakyat sebagai sumber legitimasi kekuasaan pemerintahan negara. Karena itulah menteri sebagai pembantu presiden, di dalam mengambil keputusan politik, harus senafas dengan kebijakan politik pangan presiden dan berupaya mewujudkan kedaulatan pangan nasional serta berpihak pada kepentingan petani,” kata Hasto.
PDIP, lanjut Hasto, sangat menyesalkan sikap menteri yang disebut ngotot impor.
Baca Juga:Rencana Impor Tiga Ton Garam, Mendag: Kualitas Dalam Negeri Belum Standar
“Menteri harus belajar dari kepemimpinan Presiden Jokowi yang selalu membangun dialog, menyerap aspirasi, mengemukakan data-data yang obyektif, baru mengambil keputusan. Menteri tidak hidup di menara gading sebab ia adalah pengemban tugas sebagai pembantu presiden,” kata Hasto.
Atas dasar hal tersebut PDI Perjuangan, masih keterangan Hasto, meminta menteri perdagangan untuk secepatnya melakukan koordinasi dengan pihak terkait baik kementrian pertanian, BULOG, asosiasi petani, para pakar di bidang pertanian dan para kepala daerah.
“Politik pangan nasional adalah politik pangan berdikari. Indonesia memiliki keanekaragaman pangan yang luar biasa. Konsolidasi peningkatan produksi pangan atas keunggulan kenaekaragaman pangan nusantara. Sebab persoalan pangan adalah persoalan mati hidupnya negeri,” kata dia.
Hasto menjelaskan, terkait pangan sikap PDIP sangat jelas. Yakni jangan korbankan petani oleh kepentingan impor sesaat yang di dalamnya sarat dengan kepentingan pemburu rente.
“Sejak Maret tahun 2020 PDI Perjuangan telah memelopori gerakan menanam tanaman yang bisa dimakan. Seluruh kepala daerah partai bergerak. Langkah ini yang seharusnya dipilih para pembantu presiden,” pungkasnya.
Baca Juga:Soal Impor Beras, Petani Sragen: Mending Buat Alokasi Pupuk Bersubsidi
