SuaraKaltim.id - Program Tol Laut diluncurkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2015 lalu. Mengatasi ketimpangan harga barang dan memperlancar jalur distribusi logistik di Inonesia, khsususnya bagian Timur menjadi tujuan.
Tol laut diyakini sangat membantu, terutama ke daerah-daerah yang selama ini tidak tersentuh oleh moda angkutan darat dan udara.
Namun, keberadaan Tol Laut dinilai masih belum optimal. Persoalan mendasar yang membuat keberadaan tol laut tersebut kurang optimal, yakni muatan balik. Contohnya, seringkali kapal yang berangkat membawa barang logistik ke suatu wilayah seperti kebutuhan pokok kembali dengan keadaan kosong.
Hal inilah yang menjadi perhatian Kementerian Perhubungan (Kemenhub), melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang terus berupaya melakukan optimalisasi, salah satunya dengan menggandeng instansi dan pemangku kepentingan terkait untuk terus melaksanakan evaluasi dan koordinasi dalam rangka optimalisasi muatan Tol Laut, khususnya muatan balik.
Baca Juga:Jokowi Reshuffle Kabinet Pekan Ini, Siapa Menteri yang Bakal Dicopot?
Salah satu penggerak muatan balik adalah dengan meningkatkan produksi komoditas-komoditas lokal yang menjadi unggulan dan berdaya jual tinggi untuk dapat dikirim ke luar daerah.
Dilansir dari Antara, Kemenhub memandang bahwa Tol Laut yang bertujuan meningkatkan kelancaran distribusi dan mengurangi disparitas harga di daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan (3TP) ini memiliki banyak potensi dan keuntungan, sehingga perlu untuk terus dioptimalkan.
Guna meningkatkan produktivitas Tol Laut, Pemerintah memberikan subsidi tarif bagi angkutan logistik, angkutan rede, angkutan kapal ternak, hingga angkutan perintis.
Kasubdit Angkutan Laut Khusus & Usaha Jasa Terkait, Direktorat Angkutan Laut, Bharto Ari Raharjo mengatakan Tol Laut didukung sistem layanan berbasis digital yaitu aplikasi Sistem Informasi Tol Laut (Sitolaut), yang memudahkan manajemen logistik dari jarak jauh.
Sitolaut juga memiliki fitur pelacakan distribusi logistik, informasi trayek, jadwal kapal, hingga biaya pengiriman yang bisa diakses oleh pengguna. Selain itu, pihaknya juga meluncurkan aplikasi khusus untuk pengelolaan perbaikan atau perawatan kapal.
Baca Juga:Jokowi Teken Keppres Cuti Bersama Libur Lebaran dan Natal 2021
Fasilitas dan kemudahan tersebut juga ditunjang dengan penyediaan infrastruktur pelabuhan laut yang berdaya saing.
“Dengan subsidi dan berbagai fasilitas itu yang menjamin ketersediaan barang dan mengurangi disparitas harga, kita juga fokus muatan balik selalu ada karena itu memberikan timbal balik perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah 3TP," kata Bharto.
Dengan adanya beberapa fasilitas tersebut, Program Tol Laut sebagai salah satu Program Strategis Nasional Presiden Joko Widodo terus mengalami peningkatan dan perkembangan, baik dari segi trayek, jumlah muatan, maupun kapasitas.
Kemenhub mencatat, awalnya hanya memiliki dua trayek di tahun 2015. Trayek tersebut terus bertambah menjadi 6 trayek pada 2016. Berlanjut pada tahun 2017, ada 13 trayek baru Tol Laut.
Kemudian pada 2018 bertambah menjadi 18 trayek. Di 2019 bertambah 20 trayek dan di 2020 bertambah 26 trayek.
Untuk tahun 2021, Ditjen Hubla menambah empat trayek baru sehingga keseluruhan menjadi 30 trayek. Penambahan jumlah trayek tersebut diiringi dengan penambahan jumlah pelabuhan dan kapal dengan melibatkan 106 pelabuhan, yang terdiri atas 9 pelabuhan pangkal, dan 97 pelabuhan singgah.
Dalam mengimplementasikan Program Tol Laut, Kemenhub melibatkan beberapa kementerian dan lembaga. Keberhasilan program angkutan tol laut tak hanya dilihat sebatas pengangkutan logistik dari pulau Jawa ke wilayah Timur Indonesia, melainkan juga harus diikuti dengan muatan balik dari pelabuhan tujuan.
Kepala Otoritas Pelabuhan (OP) Tanjung Perak Arif Toha menyebut perlunya upaya sosialisasi yang masif terkait muatan balik.
Arif Toha mengatakan bahwa Kabupaten Morotai, Maluku Utara merupakan daerah yang dinilai baik dalam hal muatan balik produk-produk lokal hasil perikanan dan perkebunan ke Surabaya.
Sementara itu, banyak Pemda termasuk pelaku usaha di daerah banyak yang belum memanfaatkan kapal tol laut ini. Hal itu bisa dilihat dari volume muatan balik kapal tol laut yang masih rendah. Kapal tol laut yang berpangkalan di Surabaya ada beberapa yang kembali dalam keadaan kosong dan tak membawa muatan sama sekali.
Padahal, kata Arif, biaya pelayaran atau freight kapal tol laut disubsidi. Hal tersebut dianggap menguntungkan bagi pelaku usaha maupun masyarakat di daerah penghasil komoditas jika dibandingkan dengan menggunakan layanan kapal komersial.
Menurut data Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut, realisasi pelayaran dan muatan Tol Laut logistik TA 2021 s/d 10 April 2021 tercatat total muatan berangkat sebanyak 3502 TEUs, sedangkan total muatan balik 1191 TEUs.
Untuk meningkatkan muatan balik kapal Tol Laut, OP Tanjung Perak akan menggelar Tol Laut Expo. Ajang ini dirancang untuk mempertemukan para pembeli atau eksportir asal Surabaya dengan pelaku usaha serta Pemda terkait di beberapa daerah yang menjadi tujuan kapal Tol Laut.
“Dengan event itu, diharapkan bisa menjadi komunikasi dua arah dan saling menguntungkan. Calon pembeli di Tanjung Perak bisa langsung menyampaikan apa komoditas yang dibutuhkan dan dicari di pasar ekspor. Sebaliknya, Pemda dan produsen di daerah bisa menawarkan berbagai produk unggulan daerahnya, dan bisa memanfaatkan kapal tol laut untuk mengangkut dagangannya ke Tanjung Perak Surabaya,” katanya.
Semua pemangku kepentingan, termasuk Pemda dan pelaku usaha, khususnya di daerah 3TP terus didorong untuk bisa menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan Program Tol Laut.
Dengan meningkatnya konektivitas antar daerah melalui Tol Laut maka disparitas atau kesenjangan harga barang, terutama kebutuhan pokok di wilayah Barat dan Timur Indonesia tidak terjadi lagi. Hal ini selaras dengan tujuan Presiden Jokowi yang ingin mewujudkan Poros Maritim Dunia. (Antara)
