SuaraKaltim.id - Cakupan vaksinasi di daerah sudah menjadi indikator dalam evaluasi untuk aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegaitan Masyarakat (PPKM). Hal itu menjadi alasan kenapa pemerintah akan lebih menggalakkan vaksinasi Covid-19 di daerah.
Terkait akan itu, disampaikan langsung Juru Bicara (Jubir) Vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, dr. Siti Nadia Tarimizi.
"Hal ini demi memastikan kesiapan daerah untuk memasuki masa transisi hidup bersama Covid-19," ungkapnya dalam acara Siaran Pers PPKM, dilansir dari Suara.com, Rabu (15/9/2021).
Ia juga menegaskan, program vaksinasi di daerah harus jadi fokus utama Pemerintah Daerah (Pemda). Alasannya, karena pemda mempunyai peran penting dalam menanggulangi pandemi di wilayahnya.
Baca Juga:1.819 Dosis Sinovac di Aceh Tenggara Tak Terpakai, Begini Penjelasan Dinkes
Tren penurunan Covid-19 juga dipengaruhi dari vaksinasi yang luas kini oleh pemerintah. Dia menyebut, hal itu sangat bergantung dengan kegiatan vaksinasi di daerah.
Angka penurunan kasus nasional sudah mencapai 30 persen. Namun, jumlah kematian akibat Covid-19 disebut masih tinggi terutama di daerah. Seperti Kalimantan Utara (Kaltara), Bangka Belitung, Kalimantan Timur (Kaltim), DIY, Bali, dan Sulawesi Tengah (Sulteng).
"Karena itu kita tidak boleh lengah. Pandemi belum selesai, tingkatkan protokol kesehatan dan tingkatkan cakupan vaksinasi kita," sambungnya.
Hingga kini penerapan PPKM Level 3 berlaku pada 16 provinsi dan PPKM Level 2 ada di 11 provinsi.
"Pemerintah tetap akan menerapkan kebijakan PPKM Level 4 di beberapa Kabupaten dan Kota. Karena ini penting agar persiapan dari Pemerintah dan Masyarakat bisa waspada," ungkapnya.
Baca Juga:Indonesia Kembali Kedatangan Ratusan Ribu Dosis Vaksin Pfizer
Selain aturan pemerintah, masyarakat juga disebut memiliki peran dalam antisipasi sebaran virus corona termasuk varian baru Covid-19 yang disebut lebih cepat menular.
"Kami juga terus mendorong masyarakat untuk memaksimalkan penggunaan aplikasi Peduli Lindungi, sebagai salah satu alat pemantauan mobilitas masyarakat dan protokol kesehatan," pungkasnya.
