SuaraKaltim.id - Dugaan kasus pemerkosaan terhadap tiga anak oleh ayah kandungnya yang terjadi di Luwu Timur (Lutim), Sulawesi Selatan (Sulsel) kini ramai diperbincangkan. Ayah sang anak diduga aparatur sipil negara di pemerintahan setempat dan memiliki pengaruh besar karena jabatannya. Tagar PercunaLaporPolisi bahkan trending di Indonesia karena ketidak adilan tersebut.
Sang ibu yang memperjuangkan anaknya, sudah berjuang sejak 2019 lalu dengan upaya melaporkan kejadian itu. Namun, sampai di tingkat kepolisian daerah Lutim. Polda Sumsel mengabulkan keinginan Polres Lutim untuk menghentikan proses penyelidikan kasus tersebut.
Kisah terkait hal itu tayang dalam artikel "Tiga Anak Saya Diperkosa, Saya Lapor ke Polisi. Polisi Menghentikan Penyelidikan" yang diterbitkan Projectmultatuli.org, Rabu 6 Oktober 2021, lalu diterbitkan ulang Suara.com keesokan harinya.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menilai, sikap polisi tak proaktif dalam menindak laporan kekerasan seksual. Sebagai Wakil Ketua Komisi Hukum DPR RI, ia sangat menyayangkan sikap kepolisian, khususnya yang ada di wilayah tersebut. Sebab sikap tersebut sudah barang pasti memunculkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.
Baca Juga:Tagar Percuma Lapor Polisi Menggema Imbas Kasus Pemerkosaan Oleh ASN di Luwu Timur
“Sekarang seiring dengan mencuatnya berita ini, muncul pula tagar #PercumaLaporPolisi, karena memang laporannya malah ditolak. Ini sangat disayangkan, karena justru tugas polisi adalah melindungi dan melayani masyarakat," katanya dikutip dari Suara.com, Jumat (8/10/2021).
Ia memandang, perlu adanya pembukaan kembali terkait penyelidikan kasus tersebut. Di sisi lain, ia meminta Polri memberikan perlindungan kepada ibu korban dan ketiga anaknya, yang merupakan pelapor sekaligus korban.
"Karenanya saya akan minta dan pantau terus agar yang pertama dilakukan Polri adalah melindungi pelapor dan korban. Lalu buka dan usut kasus ini kembali. Jangan sampai kasus seperti ini diacuhkan, yang akan membuat masyarakat malah malas mengadu, hingga tindakan kekerasan maupun kriminalitas jadi merajalela,” lugasnya.
Sebelumnya, ia memandang Propam harus turun tangan menyikapi keputusan Kapolres Lutim dan Kapolda Sulsel. Keputusan itu ialah terkait penghentian penyelidikan kasus dugaan pemerkosaan terhadap tiga anak oleh ayah kandung di Lutim.
Ia meminta agar kapolres dan kapolda dapat menjelaskan duduk perkara secara jelas dan transparan. Mengapa kemudian mereka mengklaim bahwa penyetopan penyelidikan kasus tersebut sudah sah dan sesuai prosedur.
Baca Juga:Kasus Pemerkosaan Anak di Lotim, DPR: Propam Perlu Periksa Kapolres dan Kapolda
"Kapolres dan Kapolda harus bisa menjelaskan alasan di balik keputusan ini, kalau perlu libatkan Propam. Jangan sampai kita melenggangkan tindak pidana kekerasan seksual seolah ini adalah masalah ringan,” tandasnya.
