SuaraKaltim.id - Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kaltim resmi dilakukan sejak Presiden Joko Widodo (Jokowi) menandatangani Undang-undang (UU) tersebut. Tentunya, berbagai tanggapan timbul terkait hal itu.
Salah satunya darang dari anggota DPR Fraksi Demokrat Sartono Hutomo. Ia menyebutkan, Partai Demokrat sendiri sudah menyampaikan sejumlah hal soal kriteria kepala otorita. Yaitu, memiliki integritas dan bisa menerjemahkan semangat pemindahan IKN ke Bumi Mulawarman.
“Punya integritas dan leadership yang mumpuni. Bisa menerjemahkan semangat pemindahan ibu kota, terutama bagaimana melakukan harmonisasi dengan masyarakat adat yang ada di lokasi IKN,” katanya, melansir dari makassarterkini.id--Jaringan Suara.com, Sabtu (19/2/2022).
Selanjutnya, ia menekankan bahwa yang terpenting adalah memiliki rekam jejak yang baik serta tidak kerap memancing keributan.
“Punya rekam jejak yang bagus, bersih, dan bukan juru keributan!” ungkapnya.
Lalu, ia juga menegaskan, sangat perlu memiliki sikap harmonisasi dengan masyarakat sekitar IKN agar merasakan dampak pembangunan. Ia menilai, masyarakat sekitar menjadi prioritas dari kebijakan IKN.
“Pemerintah perlu melakukan upaya harmonisasi dengan masyarakat sekitar IKN, karena saya berharap yang pertama dan yang prioritas merasakan dampak pembangunan ini adalah masyarakat sekitar,” terangnya.
Lebih lanjut anggota Komisi VII itu juga mengatakan, perlunya mempercepat pembangunan sebelum memasuki tahun politik. Namun, ia juga menekankan, kepada pemerintah agar tidak lupa dengan nasib Jakarta selama masa transisi.
“Berikutnya sudah perlu ada percepatan pembangunan, termasuk perangkat teknis dan strategisnya, selagi kita belum memasuki tahun politik,” ujarnya.
“Serta jangan sampai euforia pembangunan IKN ini melupakan pembahasan terkait masa depan Jakarta. Saya mendorong segera pemerintah turut membahas transisi kebijakan untuk Jakarta ke depannya,” tandasnya.
