SuaraKaltim.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) makin serius untuk memindahkan Ibu Kota Negara (IKN) dari Jakarta ke Kaltim. Hal itu mulai terlihat dengan rencananya yang ingin berkemah di titik nol IKN Nusantara, dan mendatangkan 34 gubernur dari seluruh Indonesia.
Tak terkecuali Gubernur Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta Anies Baswedan. Kedatangan Anies sendiri disambut oleh beberapa pejabat di Kaltim.
Dalam kedatangannya itu, ia mengatakan, walaupun IKN pindah ke Bumi Mulawarman, namun Batavia tetap akan menjadi pusat perekonomian di Bumi Pertiwi.
“Meski IKN dipindahkan dari wilayah Jakarta, kita dukung dan Jakarta tetap akan menjadi pusat kegiatan perekonomian,” katanya, melansir dari ANTARA, Senin (14/3/2022).
Baca Juga:Ganjar Pranowo Bawa Air dan Tanah ke IKN, Dari Mana Asalnya?
Ia menuturkan, proses pembangunan IKN baru di Kaltim diharapkan berjalan lancar. Tepat kualitas, tepat biaya dan tepat waktu.
"Insyaallah tiga itu bisa terlaksana," imbuhnya.
Kedatangan Gubernur DKI Jakarta itu memenuhi undangan Presiden RI meninjau pembangunan IKN di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) bersama Gubernur se-Indonesia.
Sama halnya dengan gubernur lain, dukungan pembangunan IKN juga di utarakan Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah. Ia menyatakan, pemindahan IKN merupakan agenda besar untuk kepentingan bangsa ke depan.
"Kita tahu, salah satu target pembangunan itu adalah pemerataan. Saya kira ini menjadi simbol trigger (pemicu) di kawasan tengah dan timur Indonesia," ujarnya.
Baca Juga:Bawa Air dan Tanah untuk IKN, Ganjar Pranowo Enggan Sebutkan Asalnya: Rahasia
Ia mengemukakan keuntungan lain dari pemindahan IKN adalah negara bisa menata kembali wilayah dengan lebih terencana, menjadi lebih baik dan Jakarta bisa lebih optimal sebagai kota pusat investasi dan bisnis.
Rohidin menambahkan, pemindahan IKN diyakini tidak akan menjadi masalah bagi Provinsi Bengkulu meski secara kewilayahan IKN yang baru lebih jauh dari jarak Bengkulu ke IKN sebelumnya, Jakarta.
"Saya tidak berpikir seperti itu rugi bagi Bengkulu. Kita berpikir untuk kepentingan Indonesia yang lebih besar. Ketika pemerataan pembangunan terjadi kemudian daerah lain berkembang lebih besar tentu akan berpengaruh secara keseluruhan untuk Indonesia," tandasnya.
