SuaraKaltim.id - Tak bisa dipungkiri saat ini Kota Balikpapan masih bergantung pada sektor migas untuk menambah kontribusi PAD Kota Balikpapan. Sehingga jika harga minyak dunia turun atau pun batu bara, bakal berimbas pada APBD Kota Balikpapan.
Hal ini pernah terjadi pada 2015. Di mana harga batu bara turun drastis, maka di Balikpapan APBD dari Rp 3 triliun jadi Rp 2 triliun karena penerimaan dari pusat juga turun.
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kota Balikpapan, Agus Budi Prasetyo mengatakan, untuk itu dalam menyambut Balikpapan sebagai penyangga IKN.
Maka dibuatlah kebijakan tata ruang yakni 52 persen kawasan hijau dan hanya 48 persen kawasan budidaya.
Baca Juga:Tetap Bertahan, Persiba Balikpapan Kontrak Lagi Mahir Radja dan Muhammad Rasul
“Sehingga daya dukung dan daya tampungnya sangat terbatas,” ujarnya, melansir dari Inibalikpapan.com--Jaringan Suara.com, Jumat (3/6/2022).
Apalagi, 60 persen wilayah Balikpapan mengandung batu bara yang sangat bagus, tapi meskipun begitu Pemkot dan DPRD Balikpapan sepakat tidak ada penambangan batu bara di Kota Balikpapan.
“Sebagai penyangga IKN Kota Balikpapan memiliki infrastuktur, ada ITK, jembatan pulang balang, Hutan lindung sungai wain dan DAS Manggar, pelabuhan, serta bandara,” akunya.
Katanya, tantangan lainnya sebagai pintu gerbang dari daya dukung dan tampung hanya mampu menampung 1 juta penduduk. Sekarang, jumlah penduduk Kota Balikpapan di posisi 700 ribu jiwa.
“Padahal informasi akan ada 1,5 juta ASN pindah dari Jakarta ke Kaltim dan kami yakin sebagian akan tinggal di Kota Balikpapan, sebagai kota yang paling siap dan dekat dengan IKN,” jelasnya.
Baca Juga:Kaltim Inflasi 0,59 Persen, Kenaikan Tersebut Berasal dari Samarinda dan Balikpapan
Tantangan lain bagi Kota Balikpapan yakni masih defisit air bersih yang mampu tersedia baru 1.300 liter perdetik dengankebutuhan 1.720 liter perdetik.
“Kalau sampai 2030 defisitnya bisa capai 1.542 liter perliter jadi ini salah satu tantangan terbesar di Kota Balikpapan,” imbuhnya.
“Kami berharap dengan ada IKN dapat menyerap tenaga kerja dan yang masih tergantung pada migas, bisa mulai dialihkan dengan Balikpapan sebagai kota jasa,” tuturnya.
Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur (Kaltim), tepatnya di Kecamatan Sepaku dan Semoi, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar). Menjadikan Kota Balikpapan salah satu Kota penyangga IKN.
Ia menambahkan, bahwa kota Balikpapan telah siap menjadi penyangga ibu kota negara, meski masih ada kekurangan. Namun terlepas hal itu, Kota Balikpapan lebih baik dari 10 Kabupaten/Kota di Kaltim untuk mempersiapkan diri menjadi penyangga IKN.
“Kita berharap semua unsur, khususnya masyarakat Kota Balikpapan, dapat mendukung proses dan program pemerintah pusat untuk membangun dan memindahkan ibu kota negera Nusantara ke Kaltim,” katanya.
Ia menjelaskan, dari segi infrastruktur pada umumnya Kota Balikpapan lebih siap, seperti adanya Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman (SAMS).
“Bandara SAMS Sepinggan di kota Balikpapan walaupun baru memiliki landasan pacu sepanjang 2.500 meter tapi sudah bisa didarati pesawat berbadan lebar seperti Boeing 747,” terangnya.
Ia mengatakan, kota Balikpapan bahkan memiliki dua pelabuhan laut, yaitu Pelabuhan Semayang dan Pelabuhan Petikemas Kariangau. Kedua pelabuhan berada di tepi Teluk Balikpapan yang tenang dan dalam.
Bukan hanya itu, Ada pun kota Balikpapan juga memiliki jalan tol. Jalan tol inilah yang akan jadi penghubung ibu kota tersebut dengan Balikpapan dan Samarinda.
“Sarana itu juga ditunjang infrastruktur listrik dan komunikasi. Kelistrikan Balikpapan yang ditunjang sistem distribusi Sektor Mahakam yang terkoneksi dengan Sistem Barito dijamin keandalannya oleh PLN. Begitu pula dengan penetrasi komunikasi yang sudah 4G hingga ke penjuru kota,” tuturnya.
“Namun demikian, tetap saja sumber daya manusia yang paling penting. Itu yang harus segera kita siapkan,” ucapnya.
“Yang jelas secara infrastruktur sarana dan fasilitas kota Balikpapan sudah siap menjadi penyangga IKN. Tinggal nanti kekurangannya kita akan minta ke pemerintah pusat untuk menyiapkannya,” tutupnya.
