Ia menjelaskan, pemerintah daerah perlu melakukan penghapusan aset terlebih dahulu sebelum bisa membongkar dan membangun kembali pasar tersebut.
“Karena Pasar Klandasan statusnya revitalisasi, mau dibongkar. Kalau dibangun baru harus ada persetujuan penghapusan aset yang lama dulu. Ini berbeda dengan Pasar Pandansari yang hanya merenovasi dan menambah area kios. Artinya tidak merubah bentuk pasar,” tutur Arzaedi.
Jika penghapusan aset belum rampung, maka proses lelang untuk revitalisasi Pasar Klandasan belum bisa terlaksana.
“Kalau persetujuan penghapusan aset secepatnya bisa keluar, kami akan langsung lelang untuk proyek pembangunannya,” sebutnya.
Baca Juga:Balikpapan Masuki Zona Merah Covid-19, Konser Kangen Band dan RAN Terpaksa Ditunda
Sebelumnya, Disdag juga melakukan penyesuaian DED dan RAB revitalisasi Pasar Klandasan. Imbas adanya perubahan analisa satuan harga kerja. Perubahan ini dilakukan Dinas PU dan pihak konsultan.
“Ada perubahan analisa satuan harga kerja membuat jadwal lelang bergeser,” tutupnya.
