SuaraKaltim.id - Agar subsidi bagi jemaah haji bisa terus berlanjut, Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin menyampaikan agar subsidi yang diberikan harus dirasionalisasi.
Hal itu disampaikan beliau, usai menghadiri Acara Haul Ulama Indonesia ke-23 Tahun Almarhum Habib Umar Bin Hood Alatas di Depok, Jawa Barat, Sabtu (20/8/2022).
"Kalau laporan yang saya terima, dana haji itu BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji) memberikan (subsidi) 60 persen dan itu kalau dibiarkan bisa menggerus. Subsidi harus terus berlanjut, maka harus dirasionalisasi," katanya.
Menurut beliau, berhaji sejatinya adalah untuk orang yang mampu. Namun diperlukan pengelolaan dana untuk meringankan.
Baca Juga:Rencana Kenaikan BBM Masih Digodok, Wapres: Ini sedang dipikirkan
"Tapi jangan sampai nanti justru sampai menimbulkan masalah di belakang hari. Karena itu bagaimana ini di-manage supaya, kalaupun kita subsidi, subsidi itu tetap berjalan," jelasnya.
Oleh karena itu, menurutnya jumlah subsidi yang saat ini diberikan harus ditinjau kembali.
"Ini barangkali perlu dilakukan supaya berlanjut," jelasnya.
Sebelumnya, Wapres telah menerima audiensi Kepala Badan Pelaksana dan Ketua Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) beserta jajaran, di Kediaman Resmi Wapres, Jakarta, Senin (15/8).
Juru Bicara Wapres Masduki Baidlowi menerangkan, kedatangan jajaran Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas BPKH itu untuk melaporkan kepada Wapres mengenai pelaksanaan pengelolaan dana haji selama 5 tahun terakhir, periode jabatan 2017-2022.
Baca Juga:Wapres Sebut Reshuffle Kabinet Pasti Dilakukan: Isi Posisi MenPan RB dan Wamenlu
Masduki mengatakan bahwa Ma'ruf Amin mengapresiasi kinerja Badan Pelaksana dan Dewan Pengawas BPKH periode 2017-2022, karena salah satunya berhasil memperoleh predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama lima tahun berturut-turut.
- 1
- 2
