Lalu struktur APBD untuk usulan anggaran di Disdikbud Samrinda, yang awalnya sekira Rp 600 miliar, ternyata 80 persennya hanya untuk gaji. Pihaknya pun mempertanyakan alokasi anggaran untuk program lainnya selama ini.
“Apalagi dengan rencana pengurangan insentif Rp 700 ribu jadi hanya Rp 250 ribu. Kami (DPRD) teriak karena kami tidak setuju,” tambahnya.
Dia mengakui, pendidikan di Samarinda justru bergantung terhadap 80 persen guru honorer. Sejak kepemimpinan wali kota sebelumnya, Komisi IV terus menyuarakan dan menyarankan agar insentif guru yang hanya Rp 700 ribu itu justru ditambah. Bukan seperti sekarang, dikurangi.
“Dengan adanya temuan BPK itu, tertib administrasi memang betul (harus diperbaiki, Red.). Tapi, ada hal-hal yang di luar itu, yakni keberpihakan dari pemkot terhadap kesejahteraan guru. Kalau guru-guru tidak digaji, tidak bekerja, bagaimana dengan para siswa?” ucapnya.
Baca Juga:Wagub DKI Instruksikan Inspektorat Selidiki Pegawai Disdik Diduga Pungli Guru Honorer
Mengacu pada salah satu peraturan dari Kemendikbud, jika ada guru yang sudah mengantongi sertifikasi maka sudah dapat insentif sebanyak satu kali gaji. Namun bagi guru yang belum mendapat sertifikasi dan tak ada tunjangan profesi guru (TPG), Pemkot Samarinda berencana memberikan hanya Rp 250 ribu untuk satu bulan. Menurutnya, nominal tersebut jika direalisasikan tentu tak cukup untuk memenuhi kebutuhan guru.
“Apalagi guru-guru honorer yang hanya bergaji Rp 300 ribu ditambah Rp 700 ribu tapi kemudian dipotong jadi Rp 250 ribu ini sangat tidak cukup. Kecuali pemkot punya alokasi dana atau meningkatkan anggaran di Bosda. Kalau Bosda ditingkatkan dua kali lipat, mungkin cukup. Tapi dengan juknis yang jelas,” tegasnya.
Rencananya keputusan terkait intensif guru, diungkapkannya, akan diketok DPRD-Pemkot Samarinda pada 31 Agustus mendatang. Sebelum pengesahan itu, Komisi IV akan terus memperjuangkan agar intensif untuk guru dan tenaga kependidikan tetap diberikan seperti sebelumnya.
Walaupun pada hasil rapat sebelumnya, besaran Rp 700 ribu hanya akan diberikan kepada guru-guru ASN yang tidak mendapatkan TPG. Begitu pula dengan guru honorer di sekolah negeri.
Namun, untuk guru honorer di sekolah swasta, nantinya akan ada pemilihan sekolah yang TPG-nya bisa menerima intensif. Itu menjadi tugas dari Disdikbud Samarinda untuk memilah kriteria sekolah mana saja yang bisa mendapatkannya.
Sedangkan untuk TPA dan TPQ tetap dapat dengan memakai acuan aturan hibah. Puji menyebut, pada tahun-tahun sebelumnya untuk anggaran insentif guru biasanya dikucurkan berkisar Rp 66 miliar.
“Tiap tahun berkisar Rp 66 miliar.Tahun ini diusulkan Rp 66 miliar tapi yang sudah tersedia baru Rp 51 miliar. Sisanya Rp 14 miliar dialokasikan di APBD perubahan,” ucapnya.
Soal aturan pemberian insentif, menurutnya, sudah ada. Namun harus diperbaiki dan disesuaikan dengan kondisi daerah saat ini. Di satu sisi, pemkot mengaku sedang kesulitan anggaran, sehingga perlu penyesuaian.
“Sampai saat ini kami tetap berharap ada keberpihakan dan hati nurani wali kota dengan TAPD,” tandasnya.
