SuaraKaltim.id - Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan masih melakukan langkah persuasif untuk lokasi rencana pembangunan Rumah Sakit Sayang Ibu yang berada di RT 16, Baru Ulu. Hal itu disampaikan Kepala Satpol PP Balikpapan, Zulkifli belum lama ini.
Ia mengatakan, meski sesuai kesepakatan awal, hingga 10 September warga yang bertahan di sana harus segera mengosongkan lahan tersesbut. Tapi, masih ada 1 warga yang meminta kelonggaran hingga 15 September nanti untuk mengosongkan sendiri bangunannya.
“Warga yang bersangkutan meminta waktu sampai 15 September karena saat ini masih ada di lokasi kerja,” ujarnya, melansir dari Inibalikpapan.com--Jaringan Suara.com, Rabu (14/9/2022).
Ia menambahkan, 1 warga ini sudah sepakat untuk mengambil santunan yang disiapkan pemerintah bersama 7 warga lainnya. Artinya, total ada 13 KK yang sudah bersedia untuk mengambil santunan dari pemerintah dari total 17 KK yang terdampak.
Untuk 4 warga lainnya, katanya belum bersedia mengambil uang santunan. Bahkan ada warga yang sudah melayangkan gugatan kepada Pemkot Balikpapan.
“Empat warga itu Ismir, yang menggugat Pemkot Balikpapan, Dewi, Haji Sardi dan Kandarudin,” jelasnya.
Ia memastikan, setelah ini tidak akan ada lagi toleransi yang diberikan oleh pemerintah. Langkah penertiban akan diambil.
“Tapi nanti kami bersurat lagi sebelum penertiban,” imbuhnya.
Sebagai informasi, rencana Pemkot Balikpapan melakukan pengosongan lahan untuk pembangunan Rumah Sakit Sayang Ibu di Balikpapan Barat sudah beberapa kali tertunda.
Baca Juga:Aksi Unras Ratusan Pengemudi Ojol di Purwakarta Membetot Perhatian Warga
Sebelumnya, pengosongan dijadwalkan tuntas 10 September kemarin. Sebagian besar warga meminta kelonggaran dan berjanji membongkar sendiri bangunannya.
Pemerintah, kata Zulkifli, menyambut baik keinginan sebagian besar warga yang bersedia membongkar sendiri.
Rencana pengosongan lahan sejatinya juga sudah berulang kali dilakukan pemerintah, bahkan sejak 1993 silam. Hanya saja, warga memang enggan pindah dan memilih tetap bertahan di lokasi yang akan dibangun rumah sakit tersebut.
Ia juga menegaskan, pemerintah sudah mengikuti prosedur dalam upaya pengosongan lahan dan sesuai Permendagri Nomor 54 tahun 2011. Termasuk bersurat sebanyak 6 kali, 3 teguran, 3 kali surat peringatan dan surat penetapan waktu pembongkaran sebanyak dua kali.
Pemkot Balikpapan juga sudah memberikan surat peringatan 1 hingga 3. Wali Kota Rahmad Mas'ud sendiri tercatat sudah 2 kali meminta warga mengambil uang santunan dan segera mengosongkan lahan mulai April lalu.
Soal gugatan warga ke Pengadilan Negeri Balikpapan, pemerintah disebut Zulkifli bakal mengikuti semua prosesnya. Pun jika nantinya warga dapat membuktikan kepemilikan atas lahan tersebut, pemerintah akan tunduk pada keputusan pengadilan termasuk mengganti rugi sesuai keputusan pengadilan.
