Ke depan, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan BPH Migas serta Pemprov Kaltim akan membuat tim bersama untuk mengawasi distribusi agar tidak salah sasaran.
"Ini pula yang nanti kita lakukan ke depan," tegasnya.
