SuaraKaltim.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) mendorong penguatan tata kelola delapan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Melalui catatan pemprov, tiga di antara BUMD tersebut memerlukan perhatian dan penanganan khusus.
Hal ini disampaikan oleh Kepala Bagian BUMD dan BLUD Pemprov Kaltim, Taufik, pada Kamis (19/12/2023).
"Dari delapan BUMD yang dimiliki Pemprov, ada tiga perusahaan yang sedikit perlu perlakuan penanganan khusus," sebutnya, dikutip dari KaltimToday.co--Jaringan Suara.com, Jumat (20/12/2024).
Untuk diketahui, delapan BUMD tersebut di antaranya PT Bank Pembangunan Daerah Kaltim Kaltara, Perusda Melati Bhakti Satya, PT Migas Mandiri Pratama, Perusda Bara Kaltim Sejahtera, Perusda Ketenagalistrikan, Perusda Sylva Kaltim Sejahtera, PT Asuransi Bangun Askrida, dan PT Jamkrida.
Baca Juga:Perkiraan Cuaca Ekstrem di Kaltim: Curah Hujan Tinggi dari Desember 2024 Sampai April 2025
"BUMD perlu dipantau agar perusahaan bisa berjalan sebagaimana mestinya, baik itu dari segi laporan keuangan, neraca, dan permasalahan lainnya," sebutnya.
Salah satu perhatian utama adalah kondisi fiskal BUMD. Jika kondisi keuangan tidak stabil, hal ini dapat berdampak pada operasional perusahaan, termasuk pembayaran gaji karyawan.
"Kita juga sudah rutin melaksanakan pertemuan setiap per tiga bulan, terkait rapat evaluasi dan monitoring. Kedepannya akan kita maksimalkan lagi," tuturnya.
Rencananya, Pemprov Kaltim akan mengalokasikan anggaran di 2025, untuk penambahan modal bagi sejumlah BUMD nantinya. Ini juga sebagai komitmen dalam penguatan kapasitas usaha dari BUMD itu sendiri.
"Nantilah kita lihat komposisinya, karena domainnya BPKAD yang untuk mengatur itu," sebutnya.
Baca Juga:Wamenkop Resmikan Koperasi Kaum SI Kaltim, Kolaborasi Perkuat Ekonomi Rakyat
