Jadi Bagian IKN, PPU Dorong Pemerataan Sekolah Inklusi bagi Penyandang Disabilitas

SuaraKaltim.id - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mendorong pemerintah kabupaten untuk mengembangkan sekolah inklusi guna menjamin hak pendidikan bagi anak-anak penyandang disabilitas.

Inisiatif ini diharapkan bisa mencegah eksklusi dan memastikan pemerataan akses pendidikan. Khususnya, di daerah yang kini menjadi bagian dari Ibu Kota Nusantara (IKN) tersebut.

Wakil Ketua I DPRD PPU, Syahrudin M Noor, menyoroti minimnya fasilitas pendidikan khusus di wilayah tersebut. Hal ini ia sampaikan saat berada di Penajam, Selasa (08/04/2025) kemarin.

"Sekolah Luar Biasa (SLB) hanya ada satu yang berlokasi di Kelurahan Gunung Seteleng, sehingga kami sarankan buka sekolah inklusi di setiap kecamatan," ujarnya disadur dari ANTARA, Rabu (09/04/2025).

Baca Juga:12.950 Warga Kunjungi KIPP IKN dalam Sehari, Antusias Lihat Proyek Ibu Kota Baru

Ia menjelaskan, keberadaan sekolah inklusi akan membuka peluang bagi anak-anak berkebutuhan khusus di berbagai kecamatan untuk mengakses pendidikan tanpa harus bergantung pada satu-satunya SLB yang tersedia.

Sekolah inklusi sendiri merupakan lembaga pendidikan yang menerima siswa berkebutuhan khusus — seperti anak autis, tunarungu, tunanetra, atau disabilitas fisik lainnya — untuk belajar bersama dengan siswa reguler dalam satu lingkungan pendidikan yang sama.

"Anak-anak berkebutuhan khusus tersebut juga punya hak untuk mendapatkan pendidikan yang baik."

"Jangan sampai terisolasi atau diskriminasi," tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya percepatan layanan pendidikan bagi penyandang disabilitas.

Baca Juga:APBD Terpangkas Rp 300 Miliar, Pemkab PPU Matangkan Program Kartu Cerdas

"Pendidikan bagi penyandang disabilitas tidak bisa ditunda karena dunia pendidikan juga terus berkembang," ucapnya.

Sementara itu, Wakil Ketua II DPRD PPU, Andi Muhammad Yusuf, menambahkan bahwa pemerintah daerah perlu memastikan fasilitas dan dukungan yang memadai agar anak-anak disabilitas bisa merasa aman dan termotivasi selama menempuh pendidikan.

Sebagai wujud komitmen, DPRD bersama pemkab tengah menyusun langkah-langkah strategis untuk memberikan perhatian lebih bagi anak-anak berkebutuhan khusus, sehingga mereka dapat tumbuh dan turut serta dalam pembangunan daerah.

Dukungan terhadap pengembangan sekolah inklusi juga akan diwujudkan melalui kebijakan anggaran. DPRD menyatakan siap mengawal pengalokasian dana guna mendorong terealisasinya sekolah inklusi di setiap kecamatan.

Terkait tenaga pengajar yang akan menangani siswa-siswa disabilitas, Syahrudin menyebutkan bahwa pemkab dapat menyiapkan proses rekrutmen seiring dengan pendirian sekolah inklusi.

Ia menilai bahwa keberadaan anak-anak berkebutuhan khusus di lingkungan sekolah umum bisa meningkatkan rasa percaya diri mereka.

Menurutnya, pembauran peserta didik berkebutuhan khusus dengan siswa reguler adalah langkah tepat untuk membangun keberanian dan kemandirian mereka dalam proses belajar.

Profil Syahrudin M Noor, Wakil Ketua I DPRD PPU

Syahrudin M Noor merupakan Wakil Ketua I DPRD Kabupaten PPU sejak 1 Oktober 2024. Ia merupakan kader dari Partai Demokrat.

Sebagai anggota dewan, ia mulai menjabat sejak 2024 sampai 2029 nanti. Beberapa berita menyoroti perhatian Syahrudin M Noor pada peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di PPU.

Terutama dalam menghadapi perkembangan IKN, termasuk target minimal 1000 sarjana di setiap desa dan pemberian beasiswa pendidikan tinggi.

Syahrudin M Noor juga menekankan pentingnya pemenuhan harapan masyarakat melalui kerja sama dengan pemerintah kabupaten.

Riwayat Jabatan Sebelumnya: Sebelum menjabat sebagai Wakil Ketua I, Syahrudin M Noor pernah menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten PPU (dilantik pada 4 Juni 2022, sisa masa jabatan 2019-2024).

Syahrudin M Noor juga pernah terlibat dalam pemberitaan terkait laporan polisi mengenai kasus video syur pada tahun 2022-2023, ketika menjabat sebagai Ketua DPRD PPU.

Profil Andi Muhammad Yusuf, Wakil Ketua II DPRD Kabupaten PPU

Andi Muhammad Yusuf saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua II DPRD Kabupaten PPU sejak 1 Oktober 2024 lalu. Ia adalah kader dari Partai Golkar.

Periode jabatan Andi Muhammad Yusuf dari 2024 sampai 2029 nanti.

Beberapa berita menyoroti perhatian beliau pada berbagai isu daerah, termasuk Pengembangan UMKM, mendorong peran perusahaan dalam pembinaan dan pengembangan UMKM di PPU, terutama dalam menghadapi IKN.

Andi Muhammad Yusuf juga menyoroti kesejahteraan Tenaga Honorer. Andi Muhammad Yusuf sering enyuarakan harapan agar tenaga honorer yang telah lama mengabdi dapat diangkat menjadi PPPK penuh waktu.

Bukan cuma itu, Andi Muhammad Yusuf juga memperhatikan stabilitas harga sembako. Ia pernah meminta pemerintah daerah untuk memastikan harga kebutuhan pokok tetap stabil menjelang hari besar seperti Ramadan.

Saat di masa mudik Lebaran kemarin, Andi Muhammad Yusuf memberikan imbauan kepada masyarakat untuk berhati-hati selama perjalanan mudik Lebaran dan mengapresiasi kinerja kepolisian dalam pengamanan.

Andi Muhammad Yusuf pernah pernah ikut terlibat dalam mendorong revisi Perda Hari Jadi PPU untuk memperkuat peran pejuang pemekaran dan mempersiapkan SDM lokal menyambut IKN.

Andi Muhammad Yusuf menjalankan reses untuk mendengarkan langsung aspirasi masyarakat terkait berbagai isu seperti banjir, penerangan jalan, drainase, dan pengelolaan sampah.

aat ini menjabat sebagai Wakil Ketua II DPRD PPU periode 2024-2029. Andi Muhammad Yusuf juga merupakan Ketua DPD II Partai Golkar PPU.

Andi Muhammad Yusuf aktif dalam memberikan tanggapan dan menyampaikan aspirasi terkait berbagai isu penting di Kabupaten PPU melalui media massa.