Dalam forum tersebut, Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Fahri Hamzah menyampaikan pentingnya pemetaan menyeluruh terkait persoalan perumahan, mulai dari skala masalah, strategi penyelesaian, hingga pembagian peran antar pihak untuk menyelesaikannya secara tuntas.
Ia mengungkapkan data terkini dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat masih terdapat sekitar satu juta keluarga tergolong miskin ekstrem, dengan total populasi mencapai 9,31 juta jiwa.
Lebih lanjut, Fahri memaparkan bahwa saat ini terdapat 9,9 juta rumah tangga di Indonesia yang belum memiliki rumah, dan sekitar 26,9 juta rumah tangga masih tinggal di hunian yang tidak layak.
"Karena itu, arah dan kebijakan bidang perumahan dan kawasan permukiman Presiden Prabowo Subianto adalah mewujudkan program 3 juta rumah per tahun di Indonesia," jelasnya.
Baca Juga:Rp 28 Miliar untuk Jalan Perbatasan: Akses Long BagunApau Kayan Dikebut
Menurut Fahri, untuk mengatasi kompleksitas persoalan perumahan, dibutuhkan kolaborasi lintas sektor, mulai dari pemerintah daerah, pihak swasta melalui program tanggung jawab sosial (CSR), hingga keterlibatan para pengembang.
"Makanya, tagline kita Gotong Royong Membangun Rumah untuk Rakyat," ujarnya.
Guna memastikan pemerataan pembangunan perumahan secara nasional, ia menekankan pentingnya penggunaan sistem digital dalam tata kelola perumahan.
Hal ini, menurutnya, penting untuk meminimalisir praktik penyimpangan dan intervensi tidak sehat antara pusat dan daerah.
"Sebab kalau masih sistem lobi ke pusat, pembangunan tidak akan pernah merata. Sistem harus digital," tegas Fahri.
Baca Juga:Pemprov Kaltim dan Kaltara Bersatu Bangun Jalan Perbatasan Sepanjang 142 Km
