Melihat potensi dampak dari musim kemarau ini, BMKG mengimbau semua pihak, mulai dari pemerintah, sektor swasta, hingga masyarakat, agar menjadikan informasi ini sebagai acuan dalam menyusun kebijakan antisipatif dan langkah mitigasi.
“Peran aktif masyarakat sangat diperlukan untuk menyebarluaskan informasi cuaca ini agar bisa dipahami secara luas,” tutur Riza.
Demi Masa Depan IKN, Kaltim Dapat Status Khusus Penanganan Karhutla
Pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menetapkan Kalimantan Timur (Kaltim) sebagai salah satu wilayah dengan penanganan khusus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada 2025.
Baca Juga:BMKG: Hujan 80-90 Persen Berpotensi Guyur Kaltim, Warga Diminta Waspada
Kebijakan ini diambil menyusul posisi Kalimantan Timur sebagai lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN), yang menuntut perlindungan ekosistem secara menyeluruh demi keberlanjutan pembangunan nasional.
Hal itu disampaikan Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari di Jakarta, Senin, 5 Mei 2025.
“Kalimantan Timur dimasukkan sebagai kawasan khusus karena ada IKN. Ini penting untuk menjamin perlindungan ekologis terhadap pembangunan nasional yang strategis,” kata Abdul Muhari, dikutip dari ANTARA, Selasa, 6 Mei 2025.
Kaltim menjadi tambahan terbaru dari daftar provinsi prioritas penanganan karhutla, yang sebelumnya sudah mencakup Riau, Jambi, Sumatera Selatan (Sumsel), Kalimantan Tengah (Kalteng), Kalimantan Selatan (Kalsel), dan Kalimantan Barat (Kalbar).
Keenam wilayah tersebut dikenal memiliki sejarah kebakaran lahan yang tinggi, terutama di kawasan mineral dan gambut, serta rentan mengalami peningkatan kasus saat musim kemarau.
Baca Juga:Peringatan BMKG: Waspadai Dampak Pasang Laut di Pesisir Kaltim pada 2 April 2025
Menurut BNPB, hampir seluruh kebakaran hutan dan lahan di Indonesia—sebesar 99 persen—berasal dari aktivitas manusia. Karena itu, pendekatan mitigasi berbasis masyarakat menjadi sangat penting untuk menekan risiko bencana.
Abdul menekankan pentingnya keterlibatan seluruh pihak dalam pencegahan. Ia mengatakan, “Kita mengingatkan bahwa kerugian ekologis akibat karhutla sangat besar. Maka, semua pihak harus ikut menjaga lingkungan. Bahkan ekosistem gambut sekalipun, kalau dikelola benar, tetap bisa memberi manfaat ekonomi.”
Tren positif dalam pengendalian karhutla mulai terlihat dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data BNPB, luas area yang terbakar menurun secara signifikan—dari 1,8 juta hektare pada 2015 menjadi 1,09 juta hektare pada 2019, kemudian 614 ribu hektare pada 2023, dan hanya 72 ribu hektare pada 2024.
Dengan 2025 diperkirakan sebagai tahun basah, BNPB optimistis penurunan ini bisa dipertahankan. Terlebih, perhatian khusus juga mulai diberikan ke Kalimantan Timur sebagai bagian dari strategi nasional.
"Kolaborasi lintas kementerian/lembaga juga dukungan masyarakat menjadi kunci mengatasi karhutla selama musim kemarau tahun ini yang puncaknya diperkirakan berlangsung bulan akhir Mei-Juni," kata dia.
