SuaraKaltim.id - Kalimantan Timur (Kaltim) yang kini menjadi pusat perhatian nasional karena menjadi lokasi Ibu Kota Nusantara (IKN) diharapkan mampu menjaga stabilitas keamanan dan sosial secara maksimal.
Untuk itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim mengambil langkah tegas terhadap organisasi kemasyarakatan (ormas) yang terindikasi melakukan aksi premanisme.
Langkah ini bukan semata untuk penegakan hukum, tetapi juga untuk menciptakan iklim investasi yang aman dan kondusif di wilayah penyangga IKN.
Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, yang akrab disapa Harum--Haji Rudy Mas'ud--menegaskan bahwa stabilitas adalah fondasi pembangunan nasional di tanah Borneo.
Baca Juga:Pasang Laut Ancam Pesisir Kaltim 1316 Mei, BMKG Imbau Masyarakat Siaga
Pernyataan ini disampaikan Harum saat memimpin Rapat Monitoring Penanganan Ormas bersama Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam, Mayjen TNI Heri Wiranto, di Kantor Gubernur Kaltim, Minggu, 11 Mei 2025.
“Sebagaimana kita ketahui, Kalimantan Timur kini menjadi pusat perhatian nasional karena penetapan sebagian wilayahnya sebagai lokasi Ibu Kota Nusantara. Ini membawa konsekuensi besar bagi kita semua untuk memastikan stabilitas keamanan, keteraturan sosial, dan kepastian hukum tetap terjaga dengan baik,” ujar pria kelahiran Balikpapan tersebut, disadur dari kaltimtoday.co--Jaringan Suara.com, Senin, 12 Mei 2025.
Rapat tersebut secara khusus membahas langkah penanganan terhadap ormas yang terindikasi menyimpang dari fungsi sosialnya, terutama yang terlibat dalam kekerasan atau premanisme.
![Rapat Monitoring Penanganan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) yang terafiliasi dengan premanisme, Minggu (11/5/2025), di Ruang Rapat Bina Bangsa, Kantor Gubernur Kaltim. [kaltimtoday.co]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2025/05/12/17575-rapat-monitoring-penanganan-ormas-yang-terafiliasi-dengan-premanisme-kaltimtodayco.jpg)
Harum menegaskan bahwa aktivitas seperti itu harus dihentikan karena bisa merusak citra daerah sekaligus mengancam masuknya investasi ke Kaltim.
“Keadaan ini tidak bisa kita biarkan. Kita harus bertindak bersama, secara terpadu, tegas, namun tetap berlandaskan hukum dan keadilan,” tegasnya.
Baca Juga:IKN Butuh Ketahanan Pangan, Modernisasi Pertanian Digenjot di Penajam
Ia juga mengapresiasi Kemenko Polhukam yang menggagas forum strategis ini sebagai ruang kolaborasi lintas sektor dalam menangani potensi gangguan keamanan secara menyeluruh.
