Gus Ipul menekankan bahwa seluruh biaya penyelenggaraan pendidikan di Sekolah Rakyat akan ditanggung oleh negara. Ini mencakup seragam, perlengkapan sekolah, asrama, serta konsumsi harian.
"BUMN menangani urusan konsumsi, sementara Kementerian PU bertanggung jawab atas pembangunan atau perbaikan bangunan," jelasnya.
Di tingkat daerah, rencana pembangunan Sekolah Rakyat juga terus dimatangkan.
Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsos Kaltim, Achmad Rasyidi, menyebutkan bahwa lima titik calon lokasi tersebar di empat daerah, yaitu Kutai Kartanegara (Kukar), Samarinda, Penajam Paser Utara (PPU), dan Berau.
Baca Juga:Komitmen Hetifah Sjaifudian Wujudkan Wajib Belajar 13 Tahun di Kaltim
"Untuk lahan provinsi di Kutai Kartanegara sudah siap seluas 8,7 hektare," ujar Rasyidi.
Menurutnya, Dinsos Kaltim masih menunggu data calon siswa dari Program Keluarga Harapan (PKH) dan terus menjalin koordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota.
Pematangan lahan di Kukar juga telah dianggarkan melalui Dinas PU Kaltim sebesar Rp 20 miliar.
