SuaraKaltim.id - Ketimpangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan pelosok di Kalimantan Timur (Kaltim) masih menjadi tantangan besar bagi pemerintah provinsi dalam menekan angka kemiskinan dan pengangguran.
Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, menyebut kondisi geografis yang sulit dan minimnya infrastruktur dasar di sejumlah kawasan menjadi penghambat utama dalam upaya pemerataan kesejahteraan.
Hal itu ia sampaikan, saat berada di Samarinda, Senin, 12 Mei 2025.
"Di Kaltim masih banyak daerah terpencil dan tertinggal, serta kawasan pedalaman bahkan perbatasan yang tidak memiliki akses jalan memadai. Kami punya Kabupaten Mahakam Ulu yang aksesnya sangat terbatas dan berbatasan langsung dengan Malaysia,” jelasnya, disadur dari ANTARA, Selasa, 13 Mei 2025.
Baca Juga:Komitmen Hetifah Sjaifudian Wujudkan Wajib Belajar 13 Tahun di Kaltim
Walau angka kemiskinan Kaltim secara nasional tergolong rendah dengan capaian di bawah rata-rata nasional 8,57 persen, Rudy menggarisbawahi bahwa tantangan terbesar justru berada di wilayah-wilayah yang nyaris terisolasi dari akses dasar.
Masalah lain yang ikut membelit adalah tingkat pengangguran terbuka yang masih berada di angka 5,75 persen.
Hal ini menurut Rudy berkaitan erat dengan rendahnya akses terhadap pendidikan, kesehatan, serta belum meratanya pembangunan infrastruktur di kawasan pedalaman.
Untuk wilayah-wilayah terpencil, harga kebutuhan pokok jauh lebih mahal.
“Harga semen bisa mencapai Rp 800 ribu per sak dan BBM hampir Rp 30 ribu per liter di sejumlah wilayah pedalaman Kaltim,” ucapnya mencontohkan.
Baca Juga:Komisi X DPR RI Serap Aspirasi Revisi UU Sisdiknas dari Kaltim
Kondisi serba terbatas ini juga berdampak pada pemenuhan kebutuhan dasar seperti listrik. Kaltim memiliki 1.038 kelurahan dan desa, namun masih ada wilayah yang belum menikmati aliran listrik.
