SuaraKaltim.id - Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Kalimantan Timur (Kaltim) menuai perhatian sejumlah pihak.
Di tengah proses pembahasan, muncul kekhawatiran soal besaran anggaran yang akan diarahkan ke sektor pendidikan, khususnya untuk mendukung program pendidikan gratis atau Gratispol—salah satu janji politik Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim.
Koordinator Pokja 30, Buyung, menilai pemerintah daerah perlu memastikan komitmen alokasi anggaran pendidikan.
Meski undang-undang mengamanatkan minimal 20 persen APBD untuk pendidikan, ia meragukan target itu bisa tercapai tanpa data mahasiswa yang akurat dan terkoordinasi.
Baca Juga:Cegah Sebelum Terbakar: Strategi Baru Tangani Karhutla di Kaltim
Hal itu disampaikan Buyung, Senin, 11 Agustus 2025.
“Kita tanya apakah sekarang koordinasi dengan Kabupaten/Kota sudah selaras, tim yang termut di Gratispol ini harus mampu menerjemahkan visi misi gubernur,” tegasnya, disadur dari Presisi.co--Jaringan Suara.com, Selasa, 12 Agustus 2025.
Buyung mengingatkan, jika APBD Perubahan tidak mengalokasikan dana dengan tepat, program Gratispol berisiko mangkrak.
Hal itu, menurutnya, akan berdampak langsung pada harapan orang tua terhadap kelanjutan pendidikan anak.
“Karena potensi terburuk anggaran tidak cukup dapat membuat putus kuliah, sehingga harapan orang tua itu terhambat karena tidak tepat data dalam penyaluran gratispol,” ujarnya.
Baca Juga:Dari Tanah Merah Menuju Aspal Mulus: Jalan Perbatasan Jadi Prioritas
Ia juga menyoroti pentingnya memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat.
Menurut Buyung, ekonomi yang kuat akan mendorong lebih banyak orang tua untuk menyekolahkan anak hingga perguruan tinggi.
“Kalau ekonomi masyarakat bagus, orang tua mana yang tidak mau anaknya sekolah tinggi, kalau sampai akhirnya harapan pemerintah tidak terjalankan maka akan banyak angka putus kuliah di tengah jalan,” pungkasnya.
