SuaraKaltim.id - Alih-alih hanya mengandalkan pemadaman, penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Timur (Kaltim) kini lebih menitikberatkan pada strategi pencegahan berbasis kolaborasi.
Pemerintah pusat dan daerah mengintensifkan kerja sama lintas sektor untuk menghadapi ancaman yang terus berulang setiap musim kemarau.
Selama periode Januari hingga Agustus 2025, tim gabungan dari berbagai instansi telah melaksanakan 63 operasi pemadaman karhutla di wilayah Kaltim.
"Upaya intensif ini menjadi bukti keseriusan pemerintah dalam menanggulangi bencana asap yang berpotensi meluas," kata Direktur Pengendalian Kebakaran Hutan dari Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Kehutanan, Thomas Nifflnuri di Samarinda, Kamis, 7 Agustus 2025.
Baca Juga:Perda 1989 Sudah Usang, Pemprov Kaltim Siap Luncurkan Regulasi Sungai Baru
Sebanyak 66 titik panas terpantau satelit sepanjang periode tersebut, menegaskan bahwa Kaltim masih masuk dalam kategori wilayah rawan karhutla.
Situasi ini diperumit dengan posisi strategis Kaltim sebagai rumah bagi sejumlah proyek nasional berskala besar, termasuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Menurut Thomas, kondisi itu menjadikan Kaltim sebagai parameter penting dalam pengujian keseimbangan antara pembangunan dan pelestarian lingkungan.
“Berdasarkan analisis citra satelit hingga Mei 2025, luas areal yang terdampak karhutla di Kalimantan Timur tercatat mencapai 331,96 hektare,” ujar Thomas Nifflnuri.
Dalam rangka memperkuat kesiapsiagaan, pemerintah menggelar Apel Siaga dan Jambore Pengendalian Karhutla di Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus (KHDTK) Universitas Mulawarman, Samarinda.
Baca Juga:Debu Batu Bara Cemari Laut Kaltim, DLH: STS dan Pembersihan Tongkang Harus Diawasi
Kegiatan pada 6-8 Agustus 2025 tersebut mengangkat tema Bersatu untuk Kalimantan Timur Bebas Asap.
Wakil Menteri Kehutanan Sulaiman Umar Siddiq yang hadir dalam kunjungan kerja ke Kaltim menegaskan pentingnya membangun sinergi dari berbagai pihak dalam upaya pengendalian kebakaran.
"Keberhasilan pengendalian karhutla terletak pada sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, dunia usaha, serta masyarakat," tegasnya.
Sulaiman juga menyoroti perlunya mengedepankan strategi pencegahan yang jauh lebih efisien ketimbang penanggulangan pasca kejadian.
“Mencegah lebih murah dan tetap menjaga kelestarian alam. Maka, pemanfaatan teknologi, seperti citra satelit dan patroli drone harus dimaksimalkan,” kata Sulaiman.
Ia menambahkan bahwa keberhasilan pengendalian karhutla tidak bisa dilepaskan dari kesiapan sumber daya manusia serta ketersediaan sarana-prasarana.
