Ketua Apindo Jawa Barat, Ning Wahyu Astutik, menyampaikan keresahan pelaku usaha terhadap beragam hambatan internal yang membuat dunia usaha kehilangan daya saing.
“Kami para pengusaha merasa resah, bukan hanya karena perang dagang AS–China, tapi juga berbagai hambatan lain. Mulai dari ketidakpastian usaha dan hukum, maraknya impor barang legal maupun ilegal, hingga regulasi yang saling tumpang tindih dan tidak sinkron,” ujar Ning.
Ia menambahkan, banyak pengusaha harus menghadapi birokrasi izin usaha yang berbelit, pungutan liar, bahkan premanisme yang membuat logistik semakin mahal dan usaha tidak kompetitif.
“Kami juga menghadapi pungutan liar dan premanisme yang marak dan dilakukan terang-terangan. Di sektor logistik, biaya-biaya tak resmi di tiap tikungan membuat usaha kami tidak kompetitif karena beban biaya yang tinggi,” kata Ning.
Baca Juga:Limbah Industri Diduga Sebabkan Kematian Ikan Massal di Bontang Lestari
“Kami butuh aturan main yang jelas. Jangan terus-terusan pelaku usaha lokal jadi korban eksperimen kebijakan,” tegasnya.
Solusi yang ditawarkan antara lain penguatan kontrol impor dan peningkatan pemakaian komponen lokal dalam industri.
Mohammad Faisal menekankan bahwa kontrol impor bukan bentuk proteksionisme, melainkan cara menjaga kedaulatan pasar domestik melalui standarisasi dan verifikasi.
Ia juga menggarisbawahi pentingnya konsistensi pemerintah dalam mendukung skema TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri), yang telah sukses mendorong produksi domestik di sektor elektronik.
“Penguatan TKDN adalah salah satu fondasi untuk membangun fundamental ekonomi yang tangguh,” kata Faisal.
Baca Juga:Rencana Ekspor Tahun Depan, SWR Sebut BRI UMKM EXPO(RT) 2025 Momentum Strategis Go International
