SuaraKaltim.id - Memasuki 100 hari masa kerja Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud, kritik tajam datang dari kelompok mahasiswa.
Lewat aksi demonstrasi dan unggahan di media sosial, mereka menyampaikan penilaian kinerja pemerintah provinsi yang dinilai jauh dari harapan.
Aliansi gabungan mahasiswa Kaltim secara terbuka memberi "rapor merah" untuk Rudy Mas’ud, sebagai peringatan atas janji-janji kampanye yang hingga kini belum sepenuhnya ditepati.
Presiden BEM KM Universitas Mulawarman, Ilham Maulana, menyampaikan kekecewaannya terhadap realisasi program prioritas yang dijanjikan gubernur saat kampanye lalu.
Baca Juga:Rudy-Seno Tak Hanya Gratiskan Kuliah, Tapi Pastikan Kualitas Kampus di Kaltim Naik Kelas
“Kami menilai bahwa dalam 100 hari ini, terdapat berbagai persoalan terkait program-program yang sudah terlaksana maupun janji-janji kampanye yang belum juga terealisasi. Beberapa program memang telah dijalankan, namun kami menekankan bahwa semuanya harus ditunaikan secara konkret, bukan sekadar wacana,” tegas Ilham, melansir dari kaltimtoday.co--Jaringan Suara.com, Rabu, 4 Juni 2025.
Rapor merah yang diunggah di media sosial menyoroti sejumlah program unggulan, mulai dari pendidikan dan kesehatan gratis, seragam gratis, umrah gratis bagi marbot masjid, hingga aplikasi SAKTI.
Semua dinilai belum menunjukkan hasil yang signifikan dan konkret.
Isu lingkungan dan ruang hidup masyarakat adat juga menjadi perhatian penting dalam tuntutan mereka.
“Kalimantan Timur harus tetap terjaga dari sisi lingkungan dan ruang hidup masyarakat adat yang hingga kini masih kami perjuangkan. Kami juga menyoroti pentingnya kebebasan berpendapat, khususnya bagi kawan-kawan mahasiswa yang selama ini kerap mendapat intimidasi saat melakukan aksi demonstrasi,” ujar Ilham lagi.
Baca Juga:Rudy Mas'ud Bantah Isu Mangkraknya IKN: Pembangunan Masih Berjalan
Dalam aksi mereka di depan Kantor Gubernur Kaltim, mahasiswa menyuarakan lima tuntutan utama:
- Realisasi delapan program prioritas gubernur dan wakil gubernur.
- Hentikan seluruh aktivitas tambang ilegal di Kaltim.
- Pemprov harus menagih kontribusi CSR dari perusahaan tambang.
- Perbaiki tata kelola lingkungan hidup.
- Akui dan penuhi hak masyarakat adat.
“Kelima poin ini belum diselesaikan secara serius dan konkret. Kami hanya mendengar janji-janji dan narasi yang tidak sesuai dengan kondisi lapangan. Jangan sampai dalam sisa masa jabatan ke depan, berbagai kekurangan ini terus berulang,” tutur Ilham.
Kaltim Luncurkan Rintisan Sekolah Rakyat, Fokus Angkatan Pertama SMA
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) tengah mempercepat upaya membuka akses pendidikan untuk keluarga tidak mampu melalui rintisan program Sekolah Rakyat.
Langkah ini merupakan bagian dari strategi pengentasan kemiskinan berbasis pendidikan, yang kini mulai menunjukkan progres konkret.
Hal itu disampaikan Kepala Dinsos Kaltim, Andi Muhammad Ishak, saat berada di kantornya, Samarinda, Selasa, 3 Juni 2025.
