SuaraKaltim.id - Kritik terhadap minimnya akses informasi program pendudukan Gratispol kembali mencuat.
Kali ini datang dari Anggota Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Sarkowi V Zahry, yang menilai Pemprov perlu membenahi sistem penyebaran informasi kepada publik agar tidak menimbulkan kegaduhan.
Dalam forum Diskusi Publik yang digelar Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) FISIP Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur (UNMUL), Senin 30 Juni 2025 di Teras Samarinda, Sarkowi menyampaikan perlunya langkah konkret untuk menjamin keterbukaan informasi kepada masyarakat.
“Informasi yang tidak jelas bisa menimbulkan kegaduhan. Karena itu Pemprov perlu membenahi proses pengelolaan dan penyebaran informasi soal perkembangan Gratispol,” ujarnya, disadur dari Presisi.co--Jaringan Suara.com, di hari yang sama.
Baca Juga:Peluang Terbuka, Peminat Masih Rendah: Magang ke Jepang Belum Jadi Primadona Pemuda Kaltim
Menurutnya, keterbukaan informasi bukan hanya soal komunikasi program, melainkan bagian dari tanggung jawab konstitusional pemerintah kepada masyarakat.
Ia juga menekankan pentingnya transparansi dalam pengelolaan anggaran program, mengingat Gratispol telah masuk dalam pembahasan resmi Badan Anggaran DPRD Kaltim.
“Karena ini menyangkut anggaran, kita mendorong transparansi sepenuhnya. Kalau hanya diatur dengan pergub (peraturan gubernur) tidak cukup, kita akan dorong penguatan lewat perda,” tegas Sarkowi.
Selain aspek legalitas, ia menambahkan bahwa Pemprov juga harus memastikan seluruh informasi mengenai pelaksanaan program mudah diakses oleh publik, bukan sekadar formalitas.
“Tetapi juga disertai informasi yang akurat dan mudah diakses publik,” pungkasnya.
Baca Juga:Umrah Gratis untuk Marbot, Wujud Terima Kasih Pemprov Kaltim kepada Penjaga Masjid
Dengan sorotan ini, DPRD Kaltim berharap pemerintah tidak hanya fokus pada implementasi teknis, tapi juga menaruh perhatian pada kualitas komunikasi publik yang menjadi fondasi utama program pelayanan masyarakat.
Gratispol Buka Jalan Kuliah, Unmul Kebanjiran Peminat Baru
Program pembebasan biaya pendidikan tinggi atau Gratispol yang diinisiasi Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud dan Wakil Gubernur Seno Aji mulai menunjukkan dampak konkret di lapangan.
Kebijakan ini tidak hanya membuka akses lebih luas bagi pelajar Kaltim untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, tetapi juga meningkatkan daya saing dan pilihan jurusan di universitas-universitas daerah.
Salah satu indikatornya terlihat dari lonjakan minat calon mahasiswa di Universitas Mulawarman (Unmul).
“Program ini luar biasa, dan juga trending topik ya. Ini merupakan kepedulian dari pemerintah provinsi untuk mencerdaskan anak bangsa. Ini anugerah, tidak semua provinsi bisa melakukannya,” ujar Wakil Rektor III Unmul, Prof. Moh. Bahzar, saat diwawancarai, melansir dari kaltimtoday.co--Jaringan Suara.com, Kamis, 26 Juni 2025.
