- Pemprov Kaltim memprioritaskan mahasiswa asal Mahulu dan Kubar untuk menerima Beasiswa Gratispol sebagai upaya mengurangi ketimpangan wilayah dan meningkatkan kualitas SDM di daerah dengan tingkat kemiskinan lebih tinggi.
- Beasiswa luar provinsi hanya diberikan kepada mahasiswa di 10 PTN terbaik atau bidang strategis yang belum tersedia di Kaltim. IPK menjadi syarat utama keberlanjutan beasiswa—jika turun dari standar, bantuan dihentikan otomatis.
- Pemprov mengalokasikan Rp700 miliar untuk program pendidikan, termasuk peningkatan BOSP bagi sekolah swasta, seragam gratis, dan insentif guru, sebagai wujud pemerataan akses pendidikan yang berkualitas.
SuaraKaltim.id - Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menegaskan komitmennya terhadap pembangunan manusia berbasis keadilan dengan menjadikan mahasiswa dari daerah tertinggal sebagai fokus utama dalam distribusi beasiswa strategis Gratispol.
Mahasiswa asal Mahakam Ulu (Mahulu) dan Kutai Barat (Kubar) kini diprioritaskan untuk memperoleh akses pendidikan tinggi berkualitas.
Langkah ini diyakini menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk mengurangi ketimpangan antarwilayah, terutama di daerah dengan angka kemiskinan relatif tinggi.
Hal itu disampaikan Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Kaltim, Dasmiah, saat berada di Samarinda, Jumat, 11 Juli 2025.
Baca Juga:GratisPol Dinilai Elitis, Sosiolog: Semangat Awal Program Kini Makin Kabur
“Mahasiswa dari Mahulu dan Kubar menjadi perhatian utama. Pendidikan adalah salah satu cara untuk mengangkat taraf hidup mereka,” ujar Dasmiah, disadur dari Presisi.co--Jaringan Suara.com, Minggu, 13 Juli 2025.
Tak hanya untuk mendukung prestasi akademik, skema ini juga diarahkan untuk melahirkan SDM unggul yang kelak dapat kembali membangun daerah asal mereka. Untuk itu,
Gratispol bagi mahasiswa luar provinsi diberikan secara selektif, salah satunya hanya kepada yang diterima di 10 perguruan tinggi negeri terbaik seperti Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Institut Teknologi Bandung (ITB), atau yang menempuh studi di bidang-bidang strategis yang belum tersedia di Kaltim.
“Harapannya, ilmu yang mereka peroleh bisa dibawa pulang dan dimanfaatkan untuk membangun daerah asal,” jelas Dasmiah.
Pemprov juga menjaga akuntabilitas program ini melalui sistem evaluasi berkala. Setiap semester, capaian akademik para penerima akan ditinjau.
Baca Juga:GratisPol Mulai Bergulir, BOSDa dan Seragam Akan Dibagikan Bertahap
Bila tidak memenuhi standar Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), maka bantuan akan dihentikan secara otomatis.
“Ini murni beasiswa berbasis prestasi dan tanggung jawab. Kalau IPK turun, otomatis tidak bisa lanjut,” tegas Dasmiah.
Di sisi lain, Dasmiah juga mengajak mahasiswa untuk lebih mempertimbangkan kampus-kampus lokal sebagai pilihan utama.
Selain untuk membangun kepercayaan terhadap kualitas pendidikan tinggi di Kaltim, langkah ini juga diyakini mampu memperkuat kapasitas institusi pendidikan di daerah.
Tahun ini, Pemprov Kaltim menetapkan kuota 857 penerima Gratispol untuk mahasiswa luar provinsi dan 89 untuk studi luar negeri.
Pada 2026 mendatang, target tersebut akan ditingkatkan menjadi masing-masing 892 dan 133 orang.
