Penurunan kasus ini merupakan hasil dari pelaksanaan program-program pencegahan dan penanganan secara luas dan terukur, menurut Jaya.
"Penurunan malaria ini merupakan buah dari berbagai program intervensi yang telah dijalankan secara masif, dan itu indikasi bahwa program-program pencegahan dan penanganan kita berjalan efektif,” tambahnya.
Laporan Sistem Informasi Surveilans Malaria (SISMAL) menunjukkan bahwa jumlah kasus malaria di Kaltim menurun drastis.
Dari 2.498 kasus pada 2023, turun 56 persen menjadi 1.096 kasus pada 2024.
Baca Juga:Demi Gizi Anak Sekolah, DPRD Bontang Minta Mitra MBG Tak Asal Masak
Proyeksi tahun 2025 bahkan menunjukkan penurunan lanjutan hingga 51 persen, dengan estimasi hanya 536 kasus.
Perubahan positif juga terlihat dari peta endemisitas malaria.
Jika pada 2023 terdapat tiga kabupaten berstatus endemis tinggi—yaitu Paser, Berau, dan Kutai Timur—serta satu wilayah endemis sedang di Penajam Paser Utara (PPU), maka tahun 2024 diperkirakan hanya menyisakan wilayah endemis rendah.
“Target kita di 2025, semua wilayah kabupaten sudah bergeser menjadi endemis rendah,” katanya optimistis.
Dinkes Kaltim memberikan perhatian khusus kepada kelompok rentan, terutama pekerja yang kerap beraktivitas di dalam hutan.
Baca Juga:MBG Tiba di Bontang, 1.651 Siswa Terima Menu Bergizi Sejak Hari Pertama
Mereka berisiko tinggi terpapar malaria jika tidak dilindungi secara memadai.
Untuk itu, petugas kesehatan di lapangan dibekali dengan "paket hutan" yang berisi obat pencegahan, kelambu, dan losion antinyamuk sebagai langkah perlindungan dini.
“Lebih baik mencegah daripada mengobati. Kami terus mengedukasi masyarakat tentang pentingnya langkah-langkah pencegahan ini,” kata Jaya Mualimin seraya menegaskan bahwa upaya kolektif menjadi kunci sukses menuju Kaltim bebas malaria.
