SuaraKaltim.id - Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) segera memasuki fase penting.
Setelah istana presiden dan kantor kementerian berdiri lebih dulu, kini giliran kawasan legislatif dan yudikatif yang akan dibangun.
Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, memastikan proyek besar ini dimulai dalam hitungan bulan.
Hal itu disampaikan Basuki saat berada di Balai Kota Nusantara, Jumat, 15 Agustus 2025.
Baca Juga:Kunjungan Gubernur Kaltim Disambut Infrastruktur Baru di Kampung Sidrap
“Semua persiapan sudah selesai, pembangunan kawasan legislatif dan yudikatif akan dimulai akhir Oktober atau paling lambat awal November,” ujar Basuki, disadur dari ANTARA, Sabtu, 16 Agustus 2025.
Kawasan yang akan menampung DPR/MPR/DPD hingga Mahkamah Agung ini diproyeksikan menjadi penopang lengkap fungsi pemerintahan di ibu kota baru.
Gedung parlemen dirancang di sisi timur Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), sementara institusi yudikatif akan berdiri di sisi barat.
Kementerian PUPR menyiapkan dana tambahan Rp 8,1 triliun untuk tahap ini. Pembangunan jalan akses turut dikebut, dengan kontrak senilai Rp 2,9 triliun.
Jalur menuju kompleks legislatif akan membentang 3,7 kilometer, sedangkan proyek akses yudikatif bernilai Rp 1,94 triliun.
Baca Juga:IKN Kian Hijau, Embung MBH Jadi Lokasi Tebar Satu Ton Benih Lele
Seluruh pekerjaan memakai skema multiyears dengan target 660 hari kalender.
Basuki menegaskan, keberadaan gedung legislatif dan yudikatif adalah prasyarat utama agar pemindahan ibu kota benar-benar berjalan utuh.
“Tidak cukup hanya eksekutif. Harus ada legislatif dan yudikatif yang fungsional,” katanya.
Momentum pengumuman ini bertepatan dengan peringatan HUT ke-80 RI.
Otorita IKN menggelar pesta rakyat di Plaza Seremoni, menghadirkan nuansa kebhinekaan dengan ajakan mengenakan pakaian adat Nusantara, termasuk bagi para jurnalis peliput.
Langkah ini sekaligus menegaskan pembangunan tahap II IKN bukan hanya proyek infrastruktur, melainkan bagian dari upaya mempercepat hadirnya pusat pemerintahan baru yang mencerminkan semangat kemerdekaan dan persatuan bangsa.
