-
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan IKN tidak akan menjadi “kota hantu”, menepis tudingan media asing dan memastikan proyek tetap berjalan meski porsi APBN berkurang.
-
Pembangunan IKN kini berfokus pada kolaborasi dengan sektor swasta, terutama dalam pembangunan hunian, sementara dukungan APBN akan disesuaikan dengan kondisi ekonomi nasional.
-
Otorita IKN mempercepat tahap kedua pembangunan, dengan 7.000 pekerja di lapangan dan finalisasi proyek strategis senilai lebih dari Rp 11 triliun untuk kawasan legislatif dan yudikatif.
SuaraKaltim.id - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menepis tudingan media asing yang menyebut Ibu Kota Nusantara (IKN) berpotensi menjadi “kota hantu.”
Ia memastikan pembangunan tetap berjalan meski porsi pendanaan dari APBN berkurang.
“Kalau kata saya (IKN) tidak akan jadi kota hantu. Jangan dengar prediksi orang (media) luar negeri, (mereka) itu sering salah,” tegas Purbaya usai rapat kerja bersama Komite IV DPD RI di Jakarta, Senin, 20 Oktober 2025, dikutip dari Suara.com.
Menurutnya, kekuatan ekonomi nasional akan menopang kelanjutan proyek jangka panjang tersebut.
Baca Juga:IKN Dorong Perubahan Sosial: Rumah Tak Layak Huni di PPU Dapat Sentuhan Renovasi
“Kalau perekonomian Indonesia sudah bagus, maka dana pemerintah akan banyak nanti. Jadi Anda tidak perlu takut,” ujarnya.
Ia menekankan, pembangunan IKN kini berfokus pada kolaborasi dengan sektor swasta, terutama dalam penyediaan hunian.
“Yang jelas, yang kita setujui adalah perusahaan swasta yang bangun rumah di sana. Harusnya sudah mulai jalan pembangunan rumahnya. Nanti baru kalau perlu tahun-tahun berikutnya ada dana pemerintah kita keluarkan lagi,” jelasnya.
Pernyataan Purbaya ini menjadi penegasan atas komitmen pemerintah melanjutkan visi pembangunan IKN, meski menghadapi kritik dari luar negeri.
Sementara itu, Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono memastikan proyek terus bergulir dengan mempercepat pembangunan tahap kedua, termasuk kawasan legislatif dan yudikatif.
Baca Juga:Benuo Taka Bersiap! Pemkab PPU Didik Generasi Energi untuk IKN
Saat ini sudah ada 7.000 pekerja konstruksi di lapangan, dan jumlahnya ditargetkan meningkat hingga 20.000 orang.
Pemerintah juga tengah memfinalisasi kontrak proyek strategis, seperti kompleks perkantoran legislatif senilai Rp 8,5 triliun dan yudikatif Rp 3,1 triliun, yang dijadwalkan diteken akhir Oktober hingga November 2025.
Optimisme ini menjadi sinyal bahwa IKN bukan proyek yang terhenti, melainkan sedang bertransformasi menuju fase pembangunan berikutnya, dengan dukungan investasi swasta dan arah kebijakan baru di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
