- BPS mencatat inflasi di Kaltim sebesar 2,68 persen pada Desember 2025.
- Angka ini meningkat, namun masih di bawah rata-rata inflasi nasional.
- Inflasi Kaltim pada Desember 2024 hanya tercatat sebesar 1,47 persen.
SuaraKaltim.id - Badan Pusat Statistik (BPS) Kalimantan Timur (Kaltim) mencatat inflasi year on year (y-on-y) sebesar 2,68 persen pada Desember 2025, dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) berada di angka 109,80.
Kepala BPS Kaltim, Yusniar Juliana menyatakan walau angkanya mengalami peningkatan, namun masih di bawah rata-rata inflasi nasional.
Ia menjelaskan bahwa laju inflasi pada 2025 menunjukkan tren percepatan. Sebagai perbandingan, inflasi Kaltim pada Desember 2024 hanya tercatat sebesar 1,47 persen.
"Kenaikan harga konsumen pada tahun 2025 ini relatif lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, secara keseluruhan, capaian ini masih menunjukkan stabilitas ekonomi di wilayah Kaltim," ujar Yusniar dikutip dari Antara, Senin (5/1/2026).
Dia mengungkapkan seluruh kabupaten dan kota yang masuk dalam cakupan pantauan IHK di Kaltim mengalami kenaikan harga secara tahunan.
Berdasarkan data BPS, Kabupaten Berau mencatatkan inflasi tertinggi, disusul oleh pusat-pusat ekonomi lainnya.
Rincian inflasi di empat wilayah tersebut adalah, Kabupaten Berau: 2,82 persen (tertinggi) Kota Balikpapan: 2,71 persen, Kota Samarinda: 2,70 persen, Kabupaten Penajam Paser Utara: 2,08 persen (terendah).
Menurut Yusniar, inflasi dipicu oleh kenaikan harga pada sebagian besar kelompok pengeluaran masyarakat.
Lonjakan paling signifikan terjadi pada kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya yang meroket hingga 12,55 persen.
Kelompok strategis lainnya juga memberikan kontribusi terhadap kenaikan IHK, di antaranya: Kelompok makanan, minuman, dan tembakau: 4,72 persen.
Kelompok pendidikan, 2,80 persen, kelompok transportasi: 1,79 persen, kelompok penyediaan makanan/restoran: 1,68 persen, kelompok kesehatan serta rekreasi dan budaya: masing-masing di kisaran 1,3-1,4 persen.
Di tengah tren kenaikan harga, terdapat beberapa kelompok pengeluaran yang justru mengalami penurunan indeks (deflasi). Penurunan ini membantu menahan laju inflasi agar tidak melonjak terlalu tajam.
Kelompok pakaian dan alas kaki: turun 1,43 persen. Kelompok perlengkapan dan pemeliharaan rumah tangga: turun 1,22 persen.
Kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan: turun 0,32 persen. Kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga: terkoreksi tipis 0,04 persen.
Yusniar mengharapkan data ini bisa menjadi acuan bagi Pemda di Kaltim untuk terus memantau stok pangan dan distribusi barang, terutama di wilayah dengan inflasi tinggi seperti Berau, guna menjaga daya beli masyarakat di awal tahun 2026. (Antara)
