- Gubernur Kaltim Rudi Mas'ud buka suara terkait mobil dinas senilai Rp8,5 miliar.
- Menurutnya Pemprov belum menyediakan mobil untuk di Kalimantan Timur.
- Rudi Mas'ud menyatakan mobil kepala daerah sebaiknya tidak ala kadarnya.
SuaraKaltim.id - Pengadaan mobil dinas baru untuk Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudi Mas'ud senilai Rp8,5 miliar menuai polemik di tengah efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah daerah.
Gubernur Rudi Mas'ud buka suara menanggapi sorotan tajam dari berbagai pihak, termasuk masyarakat Katim, legislatif hingga pengamat.
Dia mengungkapkan bahwa mobil dengan harga fantastis tersebut berada di Jakarta. Sampai saat ini Pemprov belum menyediakan mobil untuk yang di Kalimantan Timur.
"Pemprov Kaltim belum menyediakan mobil yang di Kalimantan Timur," ujarnya kepada media belum lama ini.
Rudi pun beralasan bahwa mobil dinas kepala daerah sebaiknya tidak ala kadarnya, apalagi merupakan marwah masyarakat Kaltim.
"Masa iya kepala daerah pakai mobil ala kadarnya? Jaga dong. Ini marwahnya Kaltim, marwahnya masyarakat Kalimantan Timur," kata dia.
Rudi lantas mengajak untuk tidak berbicara yang tidak-tidak terkait dengan kabar pengadaan mobil dinas untuk gubernur.
"Kepada teman-temanku semuanya kita sedang berpuasa tolong tidak terlalu banyak ghibah, nanti dosanya berlipat ganda," tegasnya.
Sebelumnya, Sekda Kaltim, Sri Wahyuni turut memberikan penjelasan terkait polemik pengadaan kendaraan dinas baru senilai Rp8,5 miliar.
Dia memastikan bahwa pengadaan ini telah melalui pertimbangan matang berdasarkan kebutuhan kedinasan dan efektivitas kerja kepala daerah dalam melayani masyarakat.
Ia menegaskan bahwa kendaraan operasional tersebut bukan sekadar fasilitas mewah, melainkan sarana vital untuk menjangkau wilayah dengan karakteristik geografis ekstrem di Kaltim.
"Pak Gubernur berkomitmen untuk memantau langsung setiap permasalahan di pelosok. Contohnya saat kunjungan ke Bongan, beliau ingin melihat sendiri kondisi jalan yang dikeluhkan warga. Untuk mencapai titik-titik krusial dengan medan seberat itu, dibutuhkan kendaraan yang andal dan representatif," ujar Sri dikutip dari Antara.
Mengenai besaran anggaran Rp8,5 miliar untuk jenis kendaraan SUV hybrid bermesin 3.000 cc tersebut, pihak Pemprov Kaltim melalui BPKAD sebelumnya telah mengklarifikasi bahwa pengadaan ini tetap berpegang pada prinsip value for money dan efisiensi jangka panjang.
