- Prabowo menyoroti pembelian mobil dinas kepala daerah senilai Rp 8 miliar sebagai bentuk peringatan keras.
- Pengamat menilai ini adalah imbauan untuk efisiensi anggaran daerah demi kepentingan prioritas rakyat.
- Dana hasil efisiensi akan dialokasikan pada sektor prioritas seperti kesehatan dan penguatan ketahanan pangan.
SuaraKaltim.id - Pernyataan Presiden Prabowo Subianto, yang menyinggung adanya pembelian mobil dinas kepala daerah dengan nilai fantastis mencapai Rp 8 miliar, dinilai sebagai peringatan keras bagi pemerintah daerah untuk segera melakukan efisiensi.
Pengamat politik dari Nusakom Pratama Institute, Ari Junaedi, mengatakan bahwa para pejabat yang selama ini menikmati limpahan anggaran harus 'berdiet'. Anggaran untuk rapat, perjalanan dinas hingga seminar dipangkas demi kepentingan rakyat.
"Peringatan keras untuk 'diet' anggaran yang disampaikan Prabowo kepada jajaran pemerintahannya mirip seperti orang tua yang mengingatkan anak-anaknya untuk terus berhemat di saat sekolah dan berkuliah agar nantinya bisa berhasil dalam menuntastaskan pendidikan," kata Ari Junaedi dalam keterangan tertulis, Jumat (20/3/2026).
Tujuan dari kebijakan efisensi tersebut adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Prabowo mengalokasikan dana hasil efisiensi ke program-program prioritas di sektor pertanian, kesehatan, pendidikan dan penguatan ketahanan pangan.
"Jangan heran jika era singkat Prabowo ini muncul Program Cek Kesahatan Gratis (CKG) untuk petani, nelayan, pengemudi ojek online, lansia, ibu hamil hingga pelaku UMKM. CKG itu adalah salah satu dari sekian banyak program yang pro pengetasan kemiskinan," papar Ari.
Menurut Ari, sentilan Prabowo juga merupakan luapan kekecewaan seorang presiden kepada kepala daerah yang tidak peka dengan kondisi rakyatnya.
"Bisa dibayangkan di mana nurani seorang kepala daerah yang tega menunggangi kendaraan seharga Rp 8,5 miliar, sementara di daerahnya masih ada 199,71 ribu warga miskin atau setara dengan 7,17 persen penduduk di wilayahnya? Di mana etikanya seorang istri kepala daerah bisa berbusana mewah sementara angka prevalensi stunting di wilayah kekuasaan sang suami masih cukup besar di angka 22,2 persen atau setara dengan 39 ribu kasus di 2024?" tuturnya.
Tidak mengherankan bila di masa awal pemerintahan Prabowo sudah sekitar 10 kepala daerah ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Mereka tidak tahan dengan langkah efisensi, malah mengembat uang milik rakyat demi kepentingan pribadi dan konco-konconya," Ari menambahkan.
Langkah efisiensi yang dilakukan Prabowo, Ari menambahkan, perlu didukung. Sebab, kebijakan ini merupakan wujud keberpihakan Prabowo pada kepentingan rakyat Indonesia.
"Prabowo hanya butuh dukungan dan kerja nyata. Betapa Prabowo begitu mencintai negeri ini dan tidak rela rakyatnya menderita," tutupnya.
Prabowo sebelumnya menyoroti penggunaan anggaran di tingkat daerah yang dinilai belum sepenuhnya produktif. Prabowo menyinggung adanya pembelian mobil dinas kepala daerah dengan nilai fantastis mencapai Rp 8 miliar.
Menurut Prabowo, masih banyak kebutuhan dasar masyarakat yang belum terpenuhi, seperti pembangunan jembatan desa, namun anggaran daerah justru digunakan untuk hal-hal yang tidak menjadi prioritas.
“Banyak biaya yang harusnya dilaksanakan oleh kabupaten dan provinsi tidak dilaksanakan. Contoh tadi jembatan, jembatan desa, rakyat harus teriak, presiden harus turun tangan. Maaf, ada dana desa, ke mana dananya? Bupati ke mana, dana gubernur? Tapi oke lah, saya ambil tanggung jawab. Jadi, kita harus terbuka, kita harus fair,” katanya.
