- Mobil dinas Gubernur Kaltim senilai Rp8,5 miliar ternyata masih menjadi perbincangan.
- Meski penggunaan kendaraan itu dibatalkan, Presiden Prabowo sempat mengkritiknya.
- Menurut LHKPN, harta kekayaan Gubernur Rudy Mas'ud mencapai ratusan miliar.
SuaraKaltim.id - Polemik mobil dinas Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas'ud masih menjadi perbincangan meski kendaraan senilai Rp8,5 miliar tersebut sudah dikembalikan.
Bukan tanpa sebab, pengadaan mobil dinas Gubernur Kaltim disorot lantaran dilakukan di tengah efisiensi anggaran pemerintah pusat dan daerah.
Bahkan Presiden Prabowo Subianto turut menyinggung mobil miliaran pejabat daerah, sementara infrastruktur desa dalam keadaan memprihatinkan.
Sejalan dengan itu, kepemimpinan Rudy Mas'ud di provinsi penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN) turut menuai perhatian, termasuk harta kekayaannya.
Lantas berapakah harta kekayaan Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud?
Berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) terbaru yang dilaporkan pada 20 Maret 2025, politikus Partai Golkar ini tercatat memiliki kekayaan bersih sebesar Rp166,5 miliar.
Angka tersebut didapat berdasarkan sisa total aset bruto yang dipotong oleh kewajiban utang senilai Rp112,6 miliar.
Salah satu instrumen kekayaan terbesar Rudy Mas'ud terletak pada aset properti atau tanah dan bangunan. Total nilai aset tidak bergerak ini mencapai Rp26,5 miliar.
Berdasarkan laporan resmi, berikut adalah sebaran lokasi rumah dan tanah milik Gubernur Rudy:
Rudy memiliki tiga aset besar di kawasan elite Jakarta Selatan. Salah satu rumah tinggalnya ditaksir bernilai Rp15 miliar, sementara dua properti lainnya masing-masing bernilai Rp6,2 miliar dan Rp250,5 juta.
Di Samarinda, Rudy Mas'ud memiliki aset tanah dan bangunan senilai Rp3 miliar. Penajam Paser Utara, mempunyai lahan seluas 100.000 meter persegi (10 hektare) senilai Rp2,05 miliar.
Koleksi mobil pribadi yang dilaporkan Rudy Mas'ud justru tergolong "sederhana" untuk ukuran seorang pejabat kaya.
Beliau melaporkan tiga unit mobil lama, yaitu Honda CRV (2010), Honda Freed (2008), dan Suzuki X-Over (2007) dengan total nilai hanya Rp250 juta.
Hal inilah yang menjadi dasar argumen Rudy saat membela rencana pengadaan mobil dinas Rp8,5 miliar.
Ia mengaku selama ini masih menggunakan mobil pribadi untuk kegiatan kedinasan dan merasa perlu ada kendaraan yang lebih representatif untuk menyambut tamu-tamu global di wilayah IKN.
