- Dewan Penasehat Tim Ahli Gubernur Kaltim, Bambang Widjojanto mengomentari aksi 21 April.
- Bambang mengingatkan, jangan sampai unjuk rasa tersebut ditunggangi berdalih suara rakyat.
- Dia mencium upaya sengaja untuk mengemas gerakan seolah-olah murni sebagai aspirasi rakyat.
SuaraKaltim.id - Rencana demo 21 April yang digagas Aliansi Rakyat Kalimantan Timur (Kaltim) mendapat tanggapan Dewan Penasehat Tim Ahli Gubernur Kaltim, Bambang Widjojanto.
Melalui pernyataan di kanal YouTube pribadinya, dia menilai gelombang aksi tersebut diduga kuat sebagai bentuk residu politik pasca-Pilgub Kaltim 2024.
"Rencana demonstrasi pada 21 April di Kalimantan Timur disebut sengaja dikemas seolah-olah sebagai suara rakyat. Padahal, proses Pilgub 2024 telah selesai dan masyarakat sudah menentukan pilihannya," ujar Bambang seperti dikutip dari Kaltimtoday--jaringan Suara.com, Sabtu (18/4/2026).
Mantan Wakil Ketua KPK itu mencium adanya upaya sengaja untuk mengecoh publik dengan mengemas gerakan tersebut seolah-olah murni sebagai aspirasi rakyat.
Bambang menduga hal tersebut merupakan sisa-sisa pertarungan politik yang belum usai dari kontestasi demokrasi yang lalu.
Meski demikian, Bambang menegaskan bahwa suara kritis yang otentik, khususnya dari kalangan mahasiswa yang benar-benar mewakili kepentingan masyarakat, tetap harus dihormati.
Namun, dia mempertanyakan motif di balik mobilisasi yang mengarah pada narasi pemakzulan kepala daerah terpilih.
Menurutnya, isu-isu seperti anggaran hingga fasilitas pejabat publik sengaja diangkat oleh kelompok tertentu untuk membangun narasi kegaduhan.
Bambang menilai tindakan memaksakan narasi pemakzulan sebagai bentuk delegitimasi terhadap proses demokrasi yang sah dan berpotensi memicu kekacauan politik berkepanjangan.
"Dengan demikian, mobilisasi yang terjadi bukanlah aspirasi murni. Alih-alih memperkuat kontrol publik, langkah seperti ini justru berpotensi memicu kekacauan politik yang berkepanjangan," tegasnya.
Bambang meminta masyarakat untuk tetap bersikap kritis dalam menyikapi situasi ini.
Ia menekankan bahwa aksi dalam skala besar tidak mungkin terjadi tanpa adanya aktor dan orkestrasi yang mengaturnya di belakang layar.
"Pertanyaan kuncinya, apakah benar rakyat kecil yang diuntungkan, atau justru elite yang belum menerima kekalahan politiknya?" tegasnya.
1.700 personel gabungan disiagakan
Sementara Kapolda Kaltim, Irjen Pol Endar Priantoro, memastikan kesiapan pengamanan menjelang aksi penyampaian aspirasi yang dijadwalkan berlangsung pada 21 April 2026 di Samarinda.
