- Gerindra Kaltim turut mengomentari pernyataan Rudy Mas'ud soal relasi keluarga.
- Rudy Mas'ud menyamakan keterlibatan dengan adik seperti Prabowo dengan Hashim.
- Membawa nama Presiden untuk membenarkan praktik di daerah jadi langkah tak etis.
SuaraKaltim.id - Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas'ud terus menjadi perhatian lantaran kebijakannya yang kontroversial.
Belum lama ini, Rudy Mas'ud membandingkan relasi keluarganya dengan Presiden Prabowo Subianto dan Hashim Djojohadikusumo. Ucapan tersebut viral di media sosial pada 23 April 2026.
Pernyataan Rudy itu awalnya untuk merespons pertanyaan media terkait keterlibatan sang adik dalam struktur Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).
Bendahara DPD Partai Gerindra Kaltim, Sabaruddin Panracalle menegaskan bahwa relasi keluarga Presiden tidak menjadi dasar dalam pengisian jabatan publik di daerah.
Menurutnya, hal ini berbeda dengan kewenangan kepala daerah yang memiliki diskresi langsung dalam penunjukan struktur para pendukung.
"Membawa nama Presiden untuk membenarkan praktik di daerah adalah langkah yang tidak etis dan berisiko menurunkan standar kepemimpinan publik," kata Sabaruddin kepada Presisi--jaringan Suara.com, belum lama ini.
Dalam penjelasannya, Rudy Mas'ud menyinggung hubungan keluarga Presiden dengan Hashim Djojohadikusumo sebagai pembanding.
Sejumlah pihak menilai perbandingan tersebut tidak relevan dan berpotensi menyesatkan persepsi publik.
Sorotan terhadap pernyataan tersebut juga datang dari internal partai. Mengingatkan agar kepala daerah berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan, terlebih jika melibatkan nama Presiden.
"Tidak tepat membandingkan kepala daerah dengan Presiden. Levelnya berbeda dan tidak apple to apple," jelas Sabaruddin.
Ia menekankan bahwa Presiden merupakan simbol negara yang tidak seharusnya dijadikan pembanding dalam polemik kebijakan daerah.
"Kalau ingin membandingkan, sebaiknya dengan sesama kepala daerah. Jangan membawa nama Presiden karena konteksnya berbeda," ungkap Sabaruddin.
Lebih lanjut, dia menilai situasi politik di Kaltim yang tengah mendapat sorotan publik seharusnya direspons dengan sikap introspektif, bukan dengan pernyataan yang berpotensi memicu polemik baru.
"Kondisi Kaltim sedang menjadi perhatian. Seharusnya ada evaluasi diri, bukan justru memperkeruh suasana dengan pernyataan yang tidak perlu," terang Sabaruddin.
Kontroversi ini mencuat di tengah meningkatnya kritik terhadap sejumlah kebijakan Pemprov Kaltim, terutama pasca aksi demonstrasi besar pada 21 April 2026.
