- Pengamat ekonomi Khairil Anwar menyatakan kenaikan harga Pertamax menjadi momentum masyarakat menengah mengevaluasi pengeluaran konsumtif demi menjaga stabilitas ekonomi.
- Kenaikan harga Pertamax dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter dinilai tidak memicu krisis karena masyarakat sudah lebih adaptif.
- Pemerintah disarankan menyalurkan bantuan sosial dan mengedukasi masyarakat mengenai cara efisiensi biaya operasional kendaraan agar daya beli terjaga.
SuaraKaltim.id - Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertamax disebut menjadi momentum bagi masyarakat kelas menengah untuk mengevaluasi gaya hidup.
Pengamat Ekonomi Universitas Mulawarman (Unmul) Kalimantan Timur (Kaltim) Khairil Anwar mengatakan kenaikan itu seharusnya menjadikan masyarakat tetap adaptif di tengah situasi ekonomi saat ini.
"Masyarakat kelas menengah ke atas yang merupakan konsumen utama Pertamax sudah saatnya mengurangi pengeluaran konsumtif yang bersifat sekadar gaya hidup," katanya dikutip dari Antara, Jumat (12/6/2026).
Khairil menilai pemerintah tidak memiliki banyak pilihan dalam kebijakan ini karena keterbatasan ruang fiskal serta posisi Indonesia yang bukan lagi merupakan negara eksportir minyak.
Dia mengamati meskipun kenaikan Pertamax (RON 92) ini terjadi secara signifikan dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter, masyarakat serta pelaku dunia usaha dinilai jauh lebih siap menghadapi tekanan ekonomi.
Khairil menyampaikan, kesiapan tersebut terjadi karena publik telah belajar dari rentetan krisis masa lalu, seperti pada tahun 2008, 2015, hingga masa pandemi Covid-19, dimana para pengusaha kini sudah memahami cara melindungi nilai perusahaan mereka.
"Konsumen kelas menengah juga mestinya telah mengantisipasi kondisi ini sejak beberapa bulan sebelumnya melalui peralihan ke mobil yang lebih irit serta penerapan gaya hidup hemat atau frugal living," katanya.
Menurut Khairil, dampak kenaikan harga Pertamax ini lebih menyasar mobilitas pribadi, berbeda dengan kenaikan solar yang memicu lonjakan harga barang akibat pengaruhnya pada sektor logistik nasional.
Sebagai solusi, ia merekomendasikan pemerintah segera menyalurkan bantalan sosial guna menjaga daya beli masyarakat, serta yang tak kalah penting ialah menggencarkan edukasi teknis bersama bengkel kompeten mengenai cara mereduksi biaya operasional kendaraan.
