- Wali Kota Samarinda Andi Harun mempersoalkan kebijakan Pemprov Kaltim yang mengurangi target pendapatan daerah sebesar Rp209 miliar.
- Andi Harun menilai penerbitan surat pemberitahuan mendahului keputusan gubernur tanggal 2 November 2026 sebagai tindakan cacat prosedur.
- Kebijakan pemotongan tiga persen dana bagi hasil pajak sebelum dibagikan dianggap tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
SuaraKaltim.id - Wali Kota Samarinda Andi Harun mempersoalkan kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) terkait penyesuaian target opsen dan bagi hasil pajak. Kebijakan tersebut berdampak pada berkurangnya target pendapatan Kota Samarinda sekitar Rp209 miliar.
Tak hanya mempersoalkan dampak terhadap kemampuan fiskal daerah, Andi Harun juga menyoroti dugaan persoalan prosedur penerbitan kebijakan serta pemotongan 3 persen dana bagi hasil untuk insentif pemungutan sebelum dibagikan kepada pemerintah kabupaten/kota.
Dalam keterangan kepada wartawan, Kamis (19/11/2026), Andi Harun memaparkan perkembangan kondisi APBD Perubahan Samarinda setelah adanya penyesuaian opsen dan bagi hasil pajak oleh Pemprov Kaltim.
Menurutnya, kebijakan tersebut berpengaruh cukup besar terhadap penerimaan daerah. Target pendapatan Kota Samarinda disebut berkurang sekitar Rp209 miliar.
Andi Harun menjelaskan, Pemkot Samarinda menerima surat dari Pemprov Kaltim pada 7 Oktober 2026. Surat yang ditandatangani Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud itu berisi penyesuaian target opsen dan bagi hasil pajak untuk 10 kabupaten/kota.
Namun, dia mempertanyakan urutan penerbitan surat tersebut dengan keputusan gubernur yang disebut menjadi dasar kebijakan.
"Suratnya 7 Oktober, keputusan gubernurnya konon kalau ada itu tertanggal 2 November. Berarti kan retroaktif itu. Retroaktif itu apa? Berlaku surut," kata Andi Harun dikutip dari Kaltimfaktual--jaringan Suara.com.
Dia menilai, apabila keputusan gubernur baru diterbitkan setelah surat pemberitahuan disampaikan, terdapat persoalan prosedur yang perlu ditelusuri.
"Gubernurnya, keputusan gubernurnya belakangan, korespondensinya lebih duluan. Itu satu. Nanti lebih lengkap ada di paparan saya, pasalnya apa segala macam. Yang pertama tadi patut dikualifikasi cacat prosedur," tegas Wali Kota.
Selain urutan penerbitan keputusan, Andi Harun juga mempertanyakan mekanisme pembagian hasil pajak antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
Dia mengaku menemukan persoalan tersebut setelah Pemkot Samarinda meminta penjelasan tertulis kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda).
Andi Harun merujuk pada Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD), PP Nomor 35 Tahun 2023, serta peraturan daerah provinsi.
Menurut penjelasannya, ketentuan pembagian hasil pajak yang dimaksud menetapkan porsi 70 persen untuk kabupaten/kota dan 30 persen untuk pemerintah provinsi.
Namun, dia menyebut terdapat pemotongan 3 persen untuk insentif pemungutan atau yang dikenal sebagai upah pungut sebelum dana dibagikan kepada daerah.
"Artinya yang diterima oleh kabupaten/kota ini tidak lagi 70 persen. Kalau dikurangi 3 persen berarti yang diterima cuma 67,9 persen," ungkapnya.
Menurut Andi Harun, dasar hukum pemotongan tersebut perlu diperjelas. Dia menyebut pengaturan mengenai insentif pemungutan mengacu pada PP Nomor 69 Tahun 2010, bukan UU HKPD maupun PP Nomor 35 Tahun 2023.
Dia juga menegaskan bahwa angka 3 persen dalam aturan tersebut merupakan batas maksimal insentif, bukan ketentuan yang otomatis membolehkan pengurangan dari porsi bagi hasil kabupaten/kota.
"Angka tiga persen pun itu hanya plafon maksimal. Tapi tidak boleh langsung dijadikan sebagai pengurang atau pemotong terhadap bagi hasilnya kabupaten/kota," jelasnya.
Andi Harun berpandangan, porsi 70 persen yang menjadi hak kabupaten/kota semestinya dihitung secara bruto sebelum mekanisme pemberian insentif pemungutan diterapkan.
Wali Kota Samarinda itu juga menyinggung penggunaan peraturan gubernur sebagai dasar dalam praktik pemotongan dana bagi hasil tersebut.
Menurutnya, peraturan gubernur tidak boleh bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang memiliki kedudukan lebih tinggi, termasuk undang-undang dan peraturan pemerintah.
"Pergub tidak boleh bertentangan dengan undang-undang maupun peraturan pemerintah. Asasnya mengatakan begitu," ujarnya.
Andi Harun menilai persoalan prosedur penyesuaian target pendapatan dan mekanisme pemotongan bagi hasil pajak tersebut perlu mendapat perhatian karena berkaitan langsung dengan hak penerimaan daerah.
Kebijakan penyesuaian yang berdampak pada pengurangan target pendapatan sekitar Rp209 miliar itu juga menjadi persoalan bagi Pemkot Samarinda dalam menyusun dan mengelola kemampuan fiskal daerah.