“Karena ilegal, jadi tidak diperbolehkan hasil survei mereka disebarkan ke publik. Agar jangan sampai hasil yang mereka sampaikan tidak menciptakan kegaduhan. Karena lembaga survei merek itu tidak terdaftar. Otomatis ini sudah tugas kami bertindak sesuai prosedur,” tegasnya.
Bawaslu Bontang sendiri mengklaim tindakannya terhadap aktivitas LSI Denny JA merupakan bentuk pencegahan. Lantaran pemaparan hasil masih berjalan, hasilnya belum sempat dilepas ke publik.
Ditekankan Narullah, Bawaslu memang harus bertindak tegas. Lantaran pihaknya tak ingin ada terjadi ketidakpercayaan publik kepada Bawaslu Bontang. Terlebih belakangan ini, penyelenggara pemilu mendapat sorotan.
Nasrullah mengatakan, usai menghentikan kegiatan itu, LSI Denny JA diminta untuk menyampaikan klarifikasinya dihadapan KPU, Kesbangpol dan Polresta Bontang.
Hal ini ditenggarai, pihak LSI Denny JA yang sempat mengaku telah membuat izin diselenggarakan kegiatan tersebut kepada Kepolisian, Kesbangpol dan KPU.
"Mereka mengakunya sudah meminta izin, jadi saya bilang Senin tadi ini mereka untuk hadir pertemuan lakukan Klarifikasi dihadapan yang mereka sebut itu tadi. Tapi mereka tidak hadir tadi ini, dan saya tidak tahu alasannya apa," bebernya.
"Dari hasil tracking saya, dengan bertanya langsung Ke Kesbangpol, KPU dan Polres, tidak ada yang merasa memberikan izin diselenggarakan kegiatan itu," imbuhnya.
Selanjutnya, ia akan kembali memeanggil pihak LSI Denny JA. Apabila tidak diindahkan maka dirinya akan berkoordinasi dengan KPU dan kepolisian. Apabila ditemukan pelanggaran dan ditemukan tindak pidananya maka akan ditindaklanjuti lebih lanjut.
"Jadi kami juga sambil menunggu konfirmasi mereka, sambil juga menelaah. Saya belum tau, apakah bada pidananya atau tidak. Yang pasti ini ilegal dan kami akan terus berkoordinasi," katanya.
Baca Juga: KPU Riau Sosialiasi Pilkada ke Warga Suku Akit, Kepala Dusun: Mari Menyucuk
Berita Terkait
Terpopuler
- Cara Edit Foto Pernikahan Pakai Gemini AI agar Terlihat Natural, Lengkap dengan Prompt
- KPU Tak Bisa Buka Ijazah Capres-Cawapres ke Publik, DPR Pertanyakan: Orang Lamar Kerja Saja Pakai CV
- Anak Jusuf Hamka Diperiksa Kejagung Terkait Dugaan Korupsi Tol, Ada Apa dengan Proyek Cawang-Pluit?
- Dedi Mulyadi 'Sentil' Tata Kota Karawang: Interchange Kumuh Jadi Sorotan
- Ditunjuk Jadi Ahli, Roy Suryo Siapkan Data Akun Fufufafa Dukung Pemakzulan Gibran
Pilihan
-
Belajar dari Cinta Kuya: 5 Cara Atasi Anxiety Attack Saat Dunia Terasa Runtuh
-
Kritik Menkeu Purbaya: Bank Untung Gede Dengan Kasih Kredit di Tempat yang Aman
-
PSSI Diam-diam Kirim Tim ke Arab Saudi: Cegah Trik Licik Jelang Ronde 4 Kualifikasi Piala Dunia 2026
-
Pemain Eropa Telat Gabung, Persiapan Timnas Indonesia Terancam Kacau Jelang Hadapi Arab Saudi
-
STY Sudah Peringati Kluivert, Timnas Indonesia Bisa 'Dihukum' Arab Saudi karena Ini
Terkini
-
BMKG Prediksi Hujan Tinggi, BPBD Siapkan Skenario Darurat di Kaltim
-
Skor Integritas Merosot, Kutim Tegaskan Komitmen Perbaiki Tata Kelola
-
Kukar Pangkas Anggaran Seremonial demi Pembangunan dan Sinergi dengan IKN
-
Mahulu Gaet Akademisi Rumuskan Kebijakan Hijau Berkelanjutan
-
Pemkot Samarinda Mediasi Tunggakan RSHD, Nilai Utang Capai Rp 30 Miliar