KPU: Pilkada di Tengah Pandemi Lebih Rumit dan Makan Biaya Mahal

SuaraKaltim.id - Komisi Pemilihan Umum atau KPU RI menyebut Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Serentak 2020 di tengah pandemi Covid-19 lebih sulit dan memakan biaya lebih mahal dibanding situasi normal. Meski begitu, menurutnya Pilkada tetap bisa dilaksanakan dengan berbagai risiko yang ada.

"Kalau pertanyaannya apakah pemilu atau pilkada bisa dilaksanakan di tengah pandemi, maka tentu bisa, tapi akan lebih rumit dan mahal," kata Komisioner KPU RI, Pramono Ubaid Tanthowi dalam Webinar Pilkada Aman dan Bersih, Senin (9/11/2020).

Pramono memberikan contoh pada Pemilihan Presiden Amerika Serikat yang digelar beberapa waktu lalu. Meski belum mencapai hasil final, Pramono melihat beberapa kelebihan yang terlihat pada penyelenggaraan Pilpres AS tersebut.

Semisal melihat tingkat partisipasi pemilih yang ternyata melampaui jumlah tingkat partisipasi pada Pilpres sebelumnya. Padahal, kata dia, Amerika merupakan negara yang penyebaran Covid-19 paling tinggi.

"Padahal kita tahu Amerika adalah negara dengan penyebaran Covid-19 tertinggi dengan korban meninggal dunia paling tinggi di seluruh dunia, tapi antusiasme publik malah meningkat," tuturnya.

Tak hanya Amerika Serikat, Pramono juga menyebut tingkat partisipasi pemilih di beberapa negara juga sama-sama meningkat.

Mengenai biaya yang lebih mahal, Pramono mengatakan jumlah anggaran penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 tidak cukup kalau menggunakan dana hibah di daerah masing-masing.

Pasalnya, Pilkada Serentak harus menambahkan kebutuhan untuk protokol kesehatan yang semula tidak dianggarkan.

"Sehingga ada kebutuhan tambahan anggaran yang dipenuhi melalui skema APBN," tandasnya.

Baca Juga: KPK Bidik Dugaan Korupsi Para Peserta Pilkada Serentak 2020