Pemerintah Dinilai Obral Bintang Tanda Jasa untuk Kepentingan Politik

SuaraKaltim.id - Agenda Penganugerahan Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan RI Tahun 2020 yang diberikan pemerintah di Istana Negara pada Rabu (11/11/2020) mendapat kritikan tajam.

Penyampaian kritik itu disampaikan, lantaran penganugerahan tersebut dinilai terkait dengan kepentingan politik jangka pendek.

Analis Politik Voxpol Center Pangi Syarwi Chaniago mengingatkan hal tersebut kepada pemerintah agar tidak mengobral tanda jasa Bintang Mahaputera.

Diketahui salah satu penerima Bintang Mahaputera ialah mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantyo. Namun yang bersangkutan tidak hadir. Kendati demikian, Gatot tetap bersedia diberi tanda jasa.

"Pemerintah juga kita ingatkan jangan sampai penghargaan Mahaputera ini di obral murahan hanya karena kepentingan politik murahan jangka pendek. Hanya untuk menjaga agenda kekuasaan lalu dengan mudah mengobral penghargaan mahaputera kepada tokoh-tokoh oposisi yang sekarang ini terlihat keras mengkritik pemerintah," kata Pangi kepada Suara.com, Rabu (11/11/2020).

Pangi memandang, apabila sikap pemerintah yang memberikan tanda jasa secara cuma-cuma kepada para oposisi, maka hal tersebut justru terkesan pemerintah hanya berupaya menjinakan para pengkritik.

"Ujungnya supaya menjinakkan tokoh oposisi yang terlihat keras dan lantang selama ini mengkritik pemerintah," ujar dia.

Sebelumnya, ketidakhadiran mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantyo dalan acara Penganugerahan Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan RI Tahun 2020 di Istana Negara hari ini dinilai sudah tepat. Menurut Pangi, Gatot justru dianggap bunuh diri apabila tetap memaksakan hadir.

"Kalau Gatot hadir bisa bunuh diri bagi beliau. Bisa men-downgrade citra dan menghancurkan sendiri cita-cita perjuangannya," kata Pangi.

Baca Juga: Analis: Kalau Gatot Nurmantyo Terima Bintang Jasa di Istana Citranya Hancur

Cita-cita Gatot yang dimaksud Pangi ialah perjuangan Gatot yang memilih untuk menjaga, mengingatkan dan mengoreksi jalannya kiblat bangsa di saat partai oposisi sudah tak bisa diharapkan.

Sehingga ketidakhadirannya di Istana dinilai dapat menjaga sikap dan tujuan Gatot mengenai hal tersebut.

"Jadi ini saya pikir adalah sikap dan keputusan yang tepat, beliau tentu saja sudah mempertimbangkan dan mengkalkulasi mudarat dan keuntungannya kalau hadir di Istana menerima penghargaan tersebut," katanya.