SuaraKaltim.id - Beredar di media sosial video yang menunjukkan lima orang memanjat kantor Komisaris Jenderal Republik Indonesia (KJRI) di Melbourne dan mengibarkan bendera bintang kejora.
Selain itu, sejumlah orang tersebut juga membentangkan spanduk bertuliskan TNI Out Stop Killing Papuan.
Insiden yang terjadi hari Selasa (1/12/2020) tersebut terekam dalam sebuah video yang tersebar di media sosial Twitter.
Pada media sosial, video itu disertakan keterangan, "5 Orang telah memanjat tembok Konsulat Indonesia di Melbourne & saat ini berada di atas atap," tulis akun bernama Tim Buchanan.
"Mereka telah mengibarkan bendera Bintang Kejora gerakan kemerdekaan Papua Barat & spanduk bertuliskan TNI OUT: Berhenti Membunuh Orang Papua & BEBAS PAPUA BARAT" sambungnya.
Dalam video tersebut terlihat empat orang mengibarkan bendera Bintang Kejora di atas pagar, namun terlihat akan dihalangi oleh seseorang yang belum diketahui siapa.
Pada lanjutan video tersebut, mereka kemudian bepindah tempat mengibarkan bendera gerakan Papua Barat tersebut di atap kantor konsulat jenderal RI di Melbourne tersebut.
Insiden pengibaran bendera tersebut terjadi tepat di hari di mana United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) mendeklarasikan kemerdekaan pada 1 Desember 2020.
Provinsi Papua dan Papua Barat terletak di bagian barat Indonesia dan berbatasan dengan negara Papua Nugini yang merdeka di timur.
Baca Juga: Waspada, Gelombang Panas Bisa Sebabkan Kebakaran Besar di Australia
Bendera "Bintang Kejora" dilarang dikibarkan ketika dinyatakan merdeka dari pemerintahan kolonial Belanda pada tahun 1961. Militer Indonesia menguasai Papua Barat dalam beberapa bulan setelah deklarasi tersebut.
Kerusuhan berbulan-bulan dan kekerasan yang meningkat menjadi tuntutan baru untuk kemerdekaan, yang mendorong ULMWP untuk mengumumkan pemerintahan sementara.
Salah satu kelompok yang mendukung kemerdekaan Papua tersebut mengangkat Benny Wenda, yang sedang diasingkan di Inggris Raya, sebagai presiden mereka.
"Ini hari yang sangat penting bagi rakyat saya. Kami sekarang memulihkan kedaulatan kami dan pemerintah sementara kami di Papua Barat," kata Benny kepada SBS News.
Wenda mengatakan pemerintah sementaranya tidak akan tunduk kepada Indonesia. "Kami tidak mematuhi aturan dan hukum Indonesia yang diberlakukan pada kami," ujarnya.
Dia juga meminta pemerintah Australia untuk mendukung upaya mereka. "Papua Barat menghadapi krisis dan kami membutuhkan pemain besar seperti Australia [untuk mendukung kami]. Sangat penting bagi Australia untuk memainkan peran besar." ujarnya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- 7 HP Samsung Seri A yang Sudah Kamera OIS, Video Lebih Stabil
Pilihan
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
-
Habis Kesabaran, Rossa Ancam Lapor Polisi Difitnah Korban Operasi Plastik Gagal
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
-
JK Dilaporkan ke Polisi, Juru Bicara Jelaskan Konteks Ceramah
Terkini
-
Polemik Iuran BPJS Memanas, Wali Kota Samarinda Tantang Tim Ahli Gubernur Kaltim
-
Pemprov Kaltim Rincikan Anggaran Renovasi Rumah Dinas Gubernur Rp25 Miliar
-
Wali Kota Samarinda Tolak Penghapusan Iuran BPJS, Begini Jawaban Pemprov Kaltim
-
Kabar Bantuan Iuran BPJS Warga Samarinda Dihentikan, Pemprov Kaltim Klarifikasi
-
Tolak Kebijakan Pemprov Kaltim soal Iuran JKN, Wali Kota Samarinda: Tidak Adil!