SuaraKaltim.id - Ada kabar kurang menyenangkan pada penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Balikpapan yang berlangsung pada Rabu 9 Desember 2020. Pasalnya, jumlah warga yang tidak mencoblos atau golput mencapai 41 persen dari total daftar pemilih tetap (DPT) setempat.
Seperti dilansir Inibalikpapan.com-jaringan Suara.com, berdasarkan hasil rekapitulasi Pilkada Balikpapan 2020 dari Posko Utama Pemenangan Pasangan Rahmad Mas’ud–Thohari menunjukkan, dari 443.243 DPT hanya 260.463 warga yang mencoblos atau 59 persen.
Sementara, 182.780 atau 41 persen warga memilih golput atau tidak datang ke TPS. Padahal sebelumnya, KPU Kota Balikpapan menargetkan partisipasi mencapai 77,5 persen.
Jumlah tersebut cukup menurun drastis, jika dibandingkan pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 yang jumlah pemilihnya mencapai 80 persen dari jumlah DPT 425.406 orang.
Dari data tersebut, tercatat jumlah partisipasi terendah berada di Kecamatan Balikpapan Selatan yang mencapai 54 persen atau 47.875 orang yang mencoblos dengan jumlah DPT 88.449.
Di wilayah tersebut, Pasangan Rahmad-Thohari meraih 28.911 suara atau 66,22 persen. Sedangkan kolom kosong (kokos) meraih 17.558 suara, sedangkan suara tidak sah 1.406.
Kemudian untuk partisipasi pemilih tertinggi berada di Kecamatan Balikpapan Barat sebanyak 65 persen atau 41.843 dari jumlah DPT 56.633. Pasangan Rahmad–Thohari meraih 27.871 suara, sedangkan kokos meraih 12.156 suara dan suara tidak sah 1.816.
Berita Terkait
Terpopuler
Pilihan
-
AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
-
Buat Kaum dengan Upah Pas-pasan, Nabung dan Investasi Adalah Kemewahan
-
Resmi! Liliek Prisbawono Jadi Hakim MK Gantikan Anwar Usman
-
Apartemen Bassura Jadi Markas Vape Narkoba, Wanita Berinisial E Diciduk Bersama Ribuan Barang Bukti!
Terkini
-
Pemprov Kaltim Rincikan Anggaran Renovasi Rumah Dinas Gubernur Rp25 Miliar
-
Wali Kota Samarinda Tolak Penghapusan Iuran BPJS, Begini Jawaban Pemprov Kaltim
-
Kabar Bantuan Iuran BPJS Warga Samarinda Dihentikan, Pemprov Kaltim Klarifikasi
-
Tolak Kebijakan Pemprov Kaltim soal Iuran JKN, Wali Kota Samarinda: Tidak Adil!
-
Penetapan Tersangka Dipertanyakan, Kasus Muara Kate Diduga Ada 'Kambing Hitam'