SuaraKaltim.id - Pemerintah pusat diminta untuk memrioritaskan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dalam pendistribusian Vaksin Covid-19. Pasalnya, provinsi berjuluk Benoa Etam tersebut berada di urutan ke-enam kasus harian Covid-19 nasional.
Permintaan tersebut disampaikan Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi kepada perwakilan Kementerian Kesehatan RI yang hadir menyaksikan penyuntikan Vaksin Covi-19 buatan Sinovac di Kaltim pada Kamis (14/1/2021).
"Berharap Kaltim diprioritaskan. Karena urutan keenam secara jumlah dan urutan pertama secara rate 100 ribu penduduk,” ucap Hadi seperti dilansir Antara.
Dia juga menambahkan, apalagi salah satu daerah di Provinsi Kaltim bakal menjadi calon ibu kota negara (IKN) baru, sehingga perlu menjadi prioritas agar seluruh masyarakatnya sehat.
Lebih lanjut, Hadi berharap distribusi vaksin tahap dua mendatang jumlah untuk Kaltim diperbanyak agar bisa segera mengcover seluruh masyarakat Kaltim.
“Ini penting karena penanganannya secara komunal. Tidak bisa hanya orang perorang. Harus kebal secara berkelompok,” katanya.
Semoga kata dia, dengan vaksinasi tersebut dapat membawa kemajuan bagi kesehatan mayarakat Indonesia, khususnya Kaltim agar masyarakat bsa kembali sehat dan produktif. (Antara)
Berita Terkait
Terpopuler
- 5 Cushion Terbaik dan Tahan Lama untuk Kondangan, Makeup Flawless Seharian
- 5 Sepeda Lipat Murah Kuat Angkut Beban hingga 100 Kg: Anti Ringkih dan Praktis
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- 5 Body Lotion untuk Memutihkan Kulit, Harga di Bawah Rp30 Ribu
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
Pilihan
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
-
JK Dilaporkan ke Polisi, Juru Bicara Jelaskan Konteks Ceramah
-
AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
Terkini
-
Pemprov Kaltim Rincikan Anggaran Renovasi Rumah Dinas Gubernur Rp25 Miliar
-
Wali Kota Samarinda Tolak Penghapusan Iuran BPJS, Begini Jawaban Pemprov Kaltim
-
Kabar Bantuan Iuran BPJS Warga Samarinda Dihentikan, Pemprov Kaltim Klarifikasi
-
Tolak Kebijakan Pemprov Kaltim soal Iuran JKN, Wali Kota Samarinda: Tidak Adil!
-
Penetapan Tersangka Dipertanyakan, Kasus Muara Kate Diduga Ada 'Kambing Hitam'