SuaraKaltim.id - Lantaran nekat menggelar resepsi di saat penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM), Satgas Penanganan Covid-19 Kota Balikpapan membubarkan acara pernikahan yang digelar di Hotel Horison Sagita pada Sabtu (16/1/2021).
Pembubaran terpaksa dilakukan karena Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan telah memberlakukan PPKM hingga dua pekan ke depan sejak Jumat (14/1/2021).
“Sabtu 16 Januari 2021 Membubarkan acara resepsi pernikahan yang belum mendapatkan surat rekomendasi dari Satuan Tugas Covid-19 Kota Balikpapan,” demikian pernyataan Satgas Penangan Covid-19 Kota Balikpapan seperti dikutip dari Inibalikpapan.com-jaringan Suara.com.
Sebelumnya, Pemkot Balikpapan menerapkan PPKM. Dalam ketentuan yang berlaku, semua aktivitas masyarakat di Balikpapan dibatasi hingga pukul 21.00 WITA. Peraturan tersebut tertuang dalam surat edaran bernomor 300/142/Pem tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19 di Kota Balikpapan.
"Setelah melakukan rapat dengan instansi lainnya, hari ini disepakati Kota Balikpapan dilakukan PPKM dan surat edarannya sudah saya tanda tangani," ujar Ketua Satgas Penanganan Covid-19 Kota Balikpapan Rizal Effendi pada Kamis (14/1/2021) sore.
Dalam surat edaran tersebut gugus tugas menetapkan, seluruh perusahaan seperti BUMN, BUMD dan swasta agar melaksanakan sungguh-sungguh protokol kesehatan serta menerapkan work from home (WFH) sebanyak 75 persen.
Kemudian untuk para pelaku usaha, pengelola tempat wisata, tempat olah raga, tempat hiburan malam, pasar malam, bioskop, wahana permainan anak, tempat hiburan malam, ditutup sementara. Tak hanya itu, pembatasan diberlakukan juga terhadap mal yang ada di Kota Minyak, yakni beroperasi sampai pukul 21.00 WITA.
Sedangkan, untuk tempat usaha restoran atau angkringan disarankan tetap meningkatkan protokol kesehatan dengan mengutamakan take away. Kemudian untuk makan di tempat, disarankan hanya 50 persen dari ruang yang ada dan bukanya dibatasi hingga pukul 21.00 WITA.
Begitu juga dengan rumah ibadah, dalam surat edaran ini, dibatasi hanya 50 persen saja dari kapasitas biasa. Begitu juga dengan pondok pesantren, disarankan untuk melaksanakan pembelajaran secara daring.
Baca Juga: Hari Pertama Penerapan PPKM di Balikpapan, Banyak Ditemukan Pelanggaran
"Kami mengimbau kepada camat agar memerintahkan para lurah agar semua kegiatan di semua RT yang berpotensi mengumpulkan massa, agar dihentikan sementara," sebut Rizal saat membacakan surat edaran.
Begitu juga dengan perkawinan, saat ini diperbolehkan hanya akad nikah saja sesuai dengan protokol kesehatan. Sedangkan resepsi tidak diperbolehkan. Dan terakhir, semua aktivitas di Balikpapan dibatasi sampai pukul 22.00 WITA.
"Pemkot Balikpapan beserta TNI dan Polri serta instansi lainnya akan melakukan pengawalan terhadap surat edaran ini. Surat edaran ini berlaku mulai tanggal 15 sampai 21 Januari 2021. Saya berharap pembatasan yang dilakukan selama dua minggu ini, bisa menekan angka penyebaran Covid-19 di Kota Balikpapan," katanya.
Berita Terkait
Terpopuler
- Selamat Datang Elkan Baggott Kembali Disambut Rizky Ridho Hingga Yakob Sayuri
- Pemain Keturunan Rp260,7 Miliar Bawa Kabar Baik Setelah Mauro Zijlstra Proses Naturalisasi
- 4 Pilihan Alas Bedak Wardah yang Bikin Glowing dan Tahan Lama, Murah tapi Berkualitas!
- 4 Rekomendasi Sepatu Running Adidas Rp500 Ribuan, Favorit Pelari Pemula
- 6 Rekomendasi Lipstik yang Tahan Lama Terbaik, Harga Terjangkau Mulai Rp30 Ribuan
Pilihan
-
5 Rekomendasi HP Murah Xiaomi RAM 8 GB Memori 256 GB, Pilihan Terbaik 2025
-
Bertemu Rocky Gerung, Kapolri Singgung Pepatah Tentang Teman dan Musuh
-
3 Rekomendasi HP Murah Samsung RAM Besar 8 GB Memori 256 GB, Harga Cuma Rp 2 Jutaan
-
9 Sepatu Lari Murah Rp500 Ribu ke Bawah di Shopee, Performa Nyaman Desain Keren!
-
6 Rekomendasi HP Murah Rp 1 Jutaan RAM 8 GB Memori 256 GB, Pilihan Terbaik Juli 2025
Terkini
-
Demi IKN yang Aman, Polres PPU Tindak Pelanggar Lalu Lintas di Benuo Taka
-
Melanggar Perda! Truk Tambang Diingatkan Tak Gunakan Jalan Umum
-
Mahulu dan Kubar Prioritas: Gratispol Jadi Alat Pemerataan Pendidikan Kaltim
-
IKN Tersendat di Pemaluan, Otorita Desak Penyelesaian Lahan
-
Rp 700 Miliar untuk Pendidikan, Pemprov Kaltim Perkuat Sekolah Swasta