Kritik Kaltim Steril, Asosiasi Pedagang Pasar Geruduk DPRD Balikpapan

SuaraKaltim.id - Penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di Balikpapan mendapat respons negatif dari asosiasi pedagang di Kota Minyak tersebut. 

Lantaran itu, sejumlah pedagang menggeruduk Kantor DPRD Kota Balikpapan pada Kamis (11/2/2021).

Salah satu pedagang di pasar Balikpapan Permai, Gafar mengaku ikut rombongan ke kantor dewan untuk menyampaikan aspirasi dan berharap agar pasar tetap buka di akhir pekan.

"Kalau tidak jualan, kami tidak dapat penghasilan. Padahal penghasilan kami adalah untuk kebutuhan keluarga setiap harinya," ujar pedagang mainan anak-anak ini.

Baca Juga: Evaluasi Kaltim Steril, Gubernur Isran Noor: Ketaatan Warga Luar Biasa

Dikisahkannya, selama pandemi ini, penghasilannya dari berjualan sudah menurun sampai 50 persen. Dari biasanya mendapat kisaran Rp 300 ribu, kini menjadi Rp 150 ribu per hari. Kalau sempat ditutup lagi dua hari selama seminggu, tentu mereka akan merasa kesulitan.

"Kalau tutup tentu tidak ada penghasilan seperti tanggal 6 Februari lalu. Terus besoknya buka, tapi pembeli sangat sepi," tambahnya.

Gafar pun berharap agar pemerintah kembali mengkaji ulang kebijakan penutupan Sabtu dan Minggu.

Hal itu diungkapkannya karena para pedagang umumnya mengikuti setiap kebijakan pemerintah seperti penerapan protokol kesehatan. Namun, kebijakan kali ini sangat merugikan mereka.

Tak sampai di situ saja, pedagang juga menuntut keadilan dari pemerintah untuk bisa menertibkan pedagang kaki lima (PKL) yang berjualan di pinggir jalan.

Baca Juga: Evaluasi Kaltim Steril; Kasus Covid Turun di Akhir Pekan, Senin-Selasa Naik

"Kami minta keadilan. Kalau pemerintah tidak bisa tertibkan, maka kami semua juga akan keluar berjualan di jalan. Tutup saja sudah pasar, enggak ada fungsinya. Orang masih berjualan di pinggir jalan sudah sama seperti di pasar," terang Gafar.

Hal senada juga disampaikan Sekretaris Umum Asosiasi Pedagang Pasar Tradisional Kota Balikpapan (APPTB) Andima Mannaga. Dia menilai, kebijakan pemerintah harus seimbang antara penanganan Covid-19 serta pemulihan ekonomi.

"Apa yang menjadi kekhawatiran pemerintah, juga kekhawatiran kami. Tapi kami ini maunya itu seimbang, antara penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi. Kalau sekarang itu seakan-akan laju penanganan Covid-19, sementara ekonomi masyarakat keteter," ungkapnya.

Menurutnya, kebijakan penutupan pasar Sabtu dan Minggu sangat merugikan masyarakat. Oleh karena itu dia memohon kepada Wali Kota untuk mengkaji ulang. Kalau bisa semua elemen masyarakat dilibatkan, termasuk pengurus pedagang.

"Kami juga mau kalau pasar itu dibuka harus dikontrol oleh pemerintah agar protokol itu berjalan. Tempatkan petugas di situ. Jangan dilepas begitu saja. Kontrol, siapa yang tidak disiplin. Kami selalu siap untuk mematuhi protokol kesehatan," katanya.

Kontributor : Tuntun Siallagan