SuaraKaltim.id - Kepala Badan Komunikasi Publik DPP Demokrat kubu Moeldoko, Razman Nasution, mengatakan pihaknya telah menyerahkan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), Selasa (9/3/2021) ini.
Razman Nasution menjelaskan, pihaknya sengaja datang ke Kemenkumham secara diam-diam, agar tidak mengundang keramaian.
"Kami memang punya sikap untuk tidak mengganggu konsentrasi Kemenkumham. Kami tidak mau ramai-ramai datang, kami tak mau info ke media supaya kami kumpul di sana, terganggu," kata Razman dalam konferensi pers di salah satu restoran di Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa, petang.
Menurut Razman jika datang beramai-ramai ke Kemenkumham, justru mengganggu konsentrasi memverifikasi hasil KLB Deli Serdang. Jika hasil verifikasi telahkeluar, Razman memastikan akan segera membukanya ke publik.
"Nanti kalau sudah keluar kami akan bahas sama-sama, kami akan buka ke kawan-kawan," kata Razman.
Menkopolhukam Tegaskan Bersikap Profesional
Menteri Hukum dan HAM atau Menkumham Yasonna Laoly memberi tanggapan tentang polemik Partai Demokrat. Saat ini, baik kubu Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY dan juga kubu Ketum Moeldoko hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang, Sumatera Utara, keduanya bersaing mendapatkan legalitas Kemenkumham.
"Ini saya pesan kepada salah seorang pengurus Demorkat kemarin saya pesan, tolong Pak SBY dan AHY jangan tuding-tuding pemerintah begini, pemerintah begini. Tulis saja kita objektif kok. Jangan main serang-serang yang tidak ada dasarnya!" ujar Yasonna di Kompleks Parlemen DPR, Selasa (9/3/2021).
"Kami akan bertindak profesional sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Itu supaya dicatat. Itu saja titik," sambungnya.
Baca Juga: Partai Demokrat Versi KLB Klaim Sah Sesuai AD/ART
Bagaimana Yasonna menilai kisruh Partai Demokrat saat ini, menurutnya konflik dualisme kepemimpinan Partai Demokrat masih menjadi permasalahan internal.
Kecuali kubu Moeldoko juga mendaftarkan kepengurusam dari hasil kongres luar biasa (KLB) di Deli Serdang, Sumatra Utara.
Terkait kedatangan AHY ke Kementerian Hukum dan HAM pada Senin kemarin, Yasonna berujar, ia sudah menerima laporan dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum.
"Kalau dari segi kami, saat ini kami masih melihat ya masalah itu masih masalah internal Demokrat. Karena kelompok yang dikatakan KLB kan belum ada menyerahkan satu lembar apapun kepada kami," kata Yasonna.
Kemenkumham baru akan menyikapi permasalahan Partai Demokrat apabila ada pelaporan hasil KLB dari kubu Moeldoko. Yasonna menegaskan Kemenkumham akan menilai secara objektif sesuai AD/ART Partai Demokrat.
"Nanti kalau KLB datang kita akan menilai semuanya sesuai AD/ART Partai Demokrat dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Itu penting," kata Yasonna.
Berita Terkait
-
Soal Rp500 Juta, Begini Penjelasan Anak Ketua DPC Partai Demokrat Tegal
-
Tegas! Ruhut Sitompul Akui Partai Demokrat yang bukan Dinasti
-
DPD Partai Demokrat Jateng Disebut Minta Rp1 Miliar ke Ayu Palaretin
-
AHY Vs Moeldoko: Isu Santet Memecah Ketegangan di Partai Demokrat
-
Peserta KLB Partai Demokrat Ungkap Nazaruddin juga Bagi-bagi Uang
Terpopuler
- Ogah Pasang AC? Ini 4 Rekomendasi Air Cooler yang Murah, Hemat Listrik, dan Cepat Dingin
- 5 Sepatu Running Lokal yang Anti Licin dan Senyaman Skechers, Harga Cuma Rp200 Ribuan
- 8 Sunscreen di Indomaret untuk Flek Hitam Usia 40 Tahun ke Atas sesuai Review
- 7 Pilihan HP Murah Terbaik Harga 1 Jutaan Juli 2026: NFC hingga Baterai 7000 mAh
- 4 Moisturizer di Alfamart untuk Hempas Flek Hitam Berdasarkan Review Pengguna
Pilihan
-
Tangis Bayi Pecah Pagi Hari, Warga Temukan Bayi Perempuan Baru Lahir di Teras Rumah
-
Rupiah Nyaris ke Rp18.000 Lagi Hari Ini
-
Ole Romeny Bakal Satu Tim dengan Justin Hubner di Liga Belanda, Fortuna Sittard Siapkan Tawaran
-
Antar Timnas Perancis ke 16 Besar, Mbappe Pecahkan Sejumlah Rekor Piala Dunia 2026
-
Prabowo ke Polisi: Gaji dan Senjata Kalian dari Rakyat, Jadi Jangan Menyusahkan Rakyat
Terkini
-
Eco-Chic Day Jadi Gerakan Baru Puan Lestari untuk Kurangi Dampak Fast Fashion
-
Berawal dari Modal Rp2,7 M, Kasus Irma Suryani vs Istri Ketua DPRD Kaltim Berakhir SP3
-
Gubernur Rudy Mas'ud Sebut ASN Luar Daerah Bisa Isi Jabatan Strategis
-
Ribuan Warga Tertipu Ajang Lari Samarinda Half Marathon
-
BRI Dorong PMI Naik Kelas, Fokus Kembangkan Usaha Produktif di Daerah