SuaraKaltim.id - Politisi Gerindra Arief Poyuono angkat suara terkiat polemik kebijakan impor beras.
Tak tanggung-tanggung, ia langsung membahas pihak mana yang semestinya disalahkan terkait polemik impor beras. Bukan menyalahkan pemerintah, dan Kementerian Perdagangan, seperti sejumlah pihak lainnya.
Arief Poyuono justru menilai ada kegagalan Dirut Bulog Budi Waseso dalam pengelolaan.
"Ini yang salah Bulog apa pemerintah sampe impor beras? Kok Baru Teriak teriak si Dirut Bulog. Memang Bulog enggak kasi data stock buffer beras. Beras engga kepake di Bulog itu alasan klasik membuktikan dirut Bulog Gagal ngelola Bulog," tulis Arief di Twitter @bumnbersatu pada Minggu, 21 Maret 2021, dilansir dari Terkini.id, jaringan Suara.com.
Pada cuitan tersebut, Arief membagikannya bersama dengan tautan artikel berita tentang penolakan Dirut Perum Bulog pada impor beras.
Dirut Perum Bulog Budi Waseso, menegaskan tidak akan sepenuhnya ikut kebijakan tersebut karena akan menyebabkan anjloknya harga gabah di tingkat petani saat musim panen.
"Kalau pun kami mendapatkan tugas impor 1 juta ton, belum tentu kami laksanakan, karena kami tetap memprioritaskan produk dalam negeri yang sekarang masa panen raya sampai bulan April," katanya dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR RI, Senin, 15 Maret 2021.
Stok beras di gudang Bulog mencapai 883.575 ton dengan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebesar 859.877 ton dan beras komersial sebesar 23.706 ton.
Budi Waseso juga berkaca dari pengalaman sebelumnya. Jika impor, ia menilai hal tersebut membuat beras cadangan pemerintah tak terpakai sehingga menyusut kualitasnya bahkan rusak.
Baca Juga: Ferdinand Hutahaean: Jika Memang Cukup, Tolak Impor Beras
"Kami sudah lapor ke presiden saat itu, beras impor kami saat Maret tahun lalu (stoknya) 900 ribu ton sisa dari (stok Bulog) 1,7 juta ton, sekian juta ton beras impor. Jadi sudah menahun kondisinya, layak pakai tapi harus di-mix dengan beras dari dalam negeri. Permasalahannya ada kesalahan saat impor lalu, rata-rata taste-nya pera, nggak sesuai dengan taste masyarakat kita, sehingga jadi permasalahan," katanya.
Akibatnya, Bulog harus putar otak demi mempertahankan kualitas berasnya, setidaknya agar masih layak konsumsi.
Selanjutnya, Budi Waseso juga mengungkapkan bahwa kondisi beras di gudang bulog saat ini kian mengkhawatirkan. Padahal, jumlahnya tidak sedikit, mencapai ratusan ribu ton.
"106 ribu ton itu sudah mulai turun mutu, dan kita sudah ajukan ke Pemerintah dalam rakortas," kata Buwas.
Berita Terkait
-
Ferdinand Hutahaean: Jika Memang Cukup, Tolak Impor Beras
-
Susi Pudjiastuti Memohon ke Mentan Soal Beras, Said Didu Beri Respons Keras
-
Arief Poyuono Dukung Presiden 3 Periode, Wakil Ketua MPR: Manuver Halu
-
Di Tengah Isu Impor Beras, Bulog Surakarta Siap Beli Gabah Petani
-
Usulkan Jokowi 3 Periode, Arief Poyuono: Saya Memang Mau 'Tampar' Jokowi
Terpopuler
- Pentagon Gelar Karpet Merah, Sjafrie Sjamsoeddin Dituding Bawa Agenda Akses Bebas di Langit RI
- 6 Sabun Cuci Muka yang Bagus untuk Memutihkan Wajah dan Harganya
- AS Blokade Semua Pelabuhan Iran Senin Hari Ini, Harga BBM Langsung Naik
- 7 HP Murah di Bawah Rp1 Juta Paling Layak Beli di 2026, Performa Oke Buat Harian
- 7 HP Samsung Seri A yang Sudah Kamera OIS, Video Lebih Stabil
Pilihan
-
Rivera Park Tebo Terancam Lagi, Tambang Ilegal Kembali Beroperasi Saat Wisatawan Membludak
-
Bukan Merger, Willy Aditya Ungkap Rencana NasDem-Gerindra Bentuk 'Political Block'
-
Habis Kesabaran, Rossa Ancam Lapor Polisi Difitnah Korban Operasi Plastik Gagal
-
Konflik Geopolitik Tak Pernah Belanja di Warung, Tapi Pelaku UMKM Semarang Dipaksa Akrobat
-
Kenapa CFD di Kota Lain Lancar, Tapi Palembang Macet? Ini Penyebab yang Terungkap
Terkini
-
Perkuat Ekosistem Digital, BRI Hadirkan Fitur Tebus Gadai di BRImo
-
Polemik Iuran BPJS Memanas, Wali Kota Samarinda Tantang Tim Ahli Gubernur Kaltim
-
Pemprov Kaltim Rincikan Anggaran Renovasi Rumah Dinas Gubernur Rp25 Miliar
-
Wali Kota Samarinda Tolak Penghapusan Iuran BPJS, Begini Jawaban Pemprov Kaltim
-
Kabar Bantuan Iuran BPJS Warga Samarinda Dihentikan, Pemprov Kaltim Klarifikasi