Politisi Gerindra Arif Poyuono Soal Impor Beras, Bukan Salah Mendag?

SuaraKaltim.id - Politisi Gerindra Arief Poyuono angkat suara terkiat polemik kebijakan impor beras.

Tak tanggung-tanggung, ia langsung membahas pihak mana yang semestinya disalahkan terkait polemik impor beras. Bukan menyalahkan pemerintah, dan Kementerian Perdagangan, seperti sejumlah pihak lainnya.

Arief Poyuono justru menilai ada kegagalan Dirut Bulog Budi Waseso dalam pengelolaan.

"Ini yang salah Bulog apa pemerintah sampe impor beras? Kok Baru Teriak teriak si Dirut Bulog. Memang Bulog enggak kasi data stock buffer beras. Beras engga kepake di Bulog itu alasan klasik membuktikan dirut Bulog Gagal ngelola Bulog," tulis Arief di Twitter @bumnbersatu pada Minggu, 21 Maret 2021, dilansir dari Terkini.id, jaringan Suara.com.

Baca Juga: Ferdinand Hutahaean: Jika Memang Cukup, Tolak Impor Beras

Pada cuitan tersebut, Arief membagikannya bersama dengan tautan artikel berita tentang penolakan Dirut Perum Bulog pada impor beras.

Dirut Perum Bulog Budi Waseso, menegaskan tidak akan sepenuhnya ikut kebijakan tersebut karena akan menyebabkan anjloknya harga gabah di tingkat petani saat musim panen.

"Kalau pun kami mendapatkan tugas impor 1 juta ton, belum tentu kami laksanakan, karena kami tetap memprioritaskan produk dalam negeri yang sekarang masa panen raya sampai bulan April," katanya dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPR RI, Senin, 15 Maret 2021.

Stok beras di gudang Bulog mencapai 883.575 ton dengan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebesar 859.877 ton dan beras komersial sebesar 23.706 ton.

Budi Waseso juga berkaca dari pengalaman sebelumnya. Jika impor, ia menilai hal tersebut membuat beras cadangan pemerintah tak terpakai sehingga menyusut kualitasnya bahkan rusak.

Baca Juga: Susi Pudjiastuti Memohon ke Mentan Soal Beras, Said Didu Beri Respons Keras

"Kami sudah lapor ke presiden saat itu, beras impor kami saat Maret tahun lalu (stoknya) 900 ribu ton sisa dari (stok Bulog) 1,7 juta ton, sekian juta ton beras impor. Jadi sudah menahun kondisinya, layak pakai tapi harus di-mix dengan beras dari dalam negeri. Permasalahannya ada kesalahan saat impor lalu, rata-rata taste-nya pera, nggak sesuai dengan taste masyarakat kita, sehingga jadi permasalahan," katanya.