SuaraKaltim.id - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengkritik penggunaan anggaran yang diecer, di hadapan seluruh bupati se-Indonesia, saat ia meresmikan Musyawarah Nasional V Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia, Jumat (26/3/2021).
"Jangan membelanjakan (semua) ini juga sudah sering saya sampaikan jangan membelanjakan untuk banyak pos belanja. Semua dinas diberi, semua semua, semua, kita nggak punya skala prioritas. Nggak tahu prioritasnya yang mana," kata Jokowi.
Untuk itu, Jokowi menegaskan pentingnya dilakukan konsolidasi anggaran, menghadapi tantangan perekonomian saat ini.
"Konsolidasi anggaran artinya apa? rencana APBD harus dilihat betul-betul, yang biasanya nggak buka secara detail sekarang buka secara detail. Cek secara detail, ke mana larinya, outputnya apa, outcomenya apa? Semua harus dikalkulasi, semua harus dihitung," jelas Jokowi.
"Jangan sekali lagi semua diberikan ke dinas. Nanti tahun depan anggaran naik 10 persen semua akan dikasih 10, 10, 10 persen, nggak akan jadi barang percaya saya. Nggak akan jadi barang," kata dia.
Bukan tanpa alasan, Jokowi bahkan menyebut pengelolaan anggaran yang tidak tepat, bisa berdampak pada tidak kembali dipilihnya bupati oleh masyarakat. Bupati diminta harus punya skala prioritas dalam penggunaan anggaran.
"Saya jalan kabupaten mulus semua 60-70 persen ke sana, beri ke kampung desa, semua rampung, tapi kalau diecer-ecer. Sekali lagi jangan anggaran diecer-ecer, jangan disebar di seluruh pos belanja, setahun hilang, dua tahun hilang, kok nggak kelihatan. Tahu-tahu udah 5 tahun nggak kepilih, karena nggak jelas. Ini bupati kok sudah 5 tahun nggak kelihatan apa-apa karena belanjanya diecer-ecer di semua pos belanja," tuturnya.
Jokowi memberikan gambaran, untuk kabupaten cukup dua prioritas program strategis saja. Misalnya pembuatan sawah dan pembangunan pasar.
"Dua saja unggulan, dua saja skala prioritas yang dibiayai secara penuh, full untuk menghasilkan produk maksimal, cari yang benar-benar ada manfaat langsung untuk rakyat," kata dia.
Baca Juga: Jokowi Ingatkan Para Bupati: APBN dan APBD Terbatas, Jangan Diecer-ecer
"Dua saja cukup beri prioritas, saya pingin semua pasar di kabupaten saya selesai dalam 5 tahun ke depan, ya sudah konsentrasikan angggaran itu ke sana."
"Saya mau buka sawah baru sekian ribu hektare ya sudah konsentrasikan ke sana. 60-70 persen konsentrasikan anggaran ke sana. Rakyat akan ingat waduh ini besar-besaran membuat sawah, wah ini 60 pasar di kabupaten rampung, dibangun semua," kata dia.
Menurut Jokowi penganggaran harus fokus pada hal-hal yang esensial, yang benar-benar dibutuhkan.
"Sekali lagi, APBN terbatas, APBD terbatas. Jangan diecer-ecer, jangan dibagi rata. Saya bolak-balik ingatkan jangan diecer untuk semua unit di bapak ibu, dan paling penting kalau anggaran difokuskan kontrolnya mudah manajemen pengawasan gampang," katanya.
Sumber: Suara.com
Berita Terkait
-
Jokowi Ingatkan Para Bupati: APBN dan APBD Terbatas, Jangan Diecer-ecer
-
Sebut Covid Melonjak Lagi di Eropa, Jokowi: Kita Alhamdulilah Sudah Turun
-
Emha Ainun Nadjib : Presiden Jokowi Gak Mungkin Dijilat-jilat
-
Dedie A Rachim Kenalkan Kota Bogor ke Lubuklinggau dan Musi Rawas
-
Syarwan Hamid Meninggal, Siak Kibarkan Bendera Setengah Tiang
Terpopuler
- Intip Kekayaan Ida Hamidah, Pimpinan Samsat Soetta yang Dicopot Dedi Mulyadi gara-gara Pajak
- Dicopot Dedi Mulyadi Gegara KTP, Segini Fantastisnya Gaji Kepala Samsat Soekarno-Hatta!
- 6 HP Snapdragon Paling Murah RAM 8 GB untuk Investasi Gadget Jangka Panjang
- Sabun Cuci Muka Apa yang Bagus untuk Atasi Kulit Kusam? Ini 5 Pilihan agar Wajah Cerah
- 5 HP Infinix Termurah dengan Fitur NFC yang Canggih, Mulai Rp1 Jutaan
Pilihan
-
Balas Rhoma Irama, LMKN Jelaskan Akar Masalah Royalti Musik Dangdut Jadi Rp25 Juta
-
Buat Kaum dengan Upah Pas-pasan, Nabung dan Investasi Adalah Kemewahan
-
Resmi! Liliek Prisbawono Jadi Hakim MK Gantikan Anwar Usman
-
Apartemen Bassura Jadi Markas Vape Narkoba, Wanita Berinisial E Diciduk Bersama Ribuan Barang Bukti!
-
Mendadak Jakarta Blackout Massal: Sempat Dikira Peringatan Hari Bumi, MRT Terganggu
Terkini
-
Kabar Bantuan Iuran BPJS Warga Samarinda Dihentikan, Pemprov Kaltim Klarifikasi
-
Tolak Kebijakan Pemprov Kaltim soal Iuran JKN, Wali Kota Samarinda: Tidak Adil!
-
Penetapan Tersangka Dipertanyakan, Kasus Muara Kate Diduga Ada 'Kambing Hitam'
-
Pemprov Kaltim Alihkan 49 Ribu Peserta BPJS, Pemkot Samarinda Menolak!
-
Keterlibatan Keluarga Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud di Berbagai Posisi Strategis